DPRD Gresik Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Soal LPJ Pelaksanaan APBD 2024

SURYA.CO.ID, GRESIK - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna seluruh fraksi, untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna terbuka digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (19/6/2025).

Rapat paripurna ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik M Syahrul Muni dan dihadiri oleh seluruh jajaran fraksi serta pihak eksekutif, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, Asluchul Alif beserta jajarannya.

Pendapat akhir fraksi disampaikan oleh enam fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, Golkar, Amanat Pembangunan, Demokrat-Nasdem, PKB dan PDI Perjuangan.

“Secara prinsip, pendapat fraksi dari masing-masing fraksi sudah disampaikan secara tertulis dan ini akan dibaca oleh Plt Bupati Gresik,” Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir.

Paripurna ini, merupakan tindak lanjut dari jawaban bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi atas nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir (PA) fraksi, tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun 2024. 

Fraksi sepakat memberikan beberapa catatan, terhadap kinerja pemerintah untuk di tahun 2025.

Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta perencanaan pelaksanaan dan evaluasi APBD agar dapat lebih baik.

Ketua Fraksi PDIP Gresik, Noto Utomo, mengataka, bahwa opini WTP yang telah diraih selama 9 kali berturut-turut merupakan prestasi administratif yang patut dihargai. 

Perlu mengingatkan capaian teknis, bukan jaminan keberhasilan pembangunan yang substansif di tengah masyarakat. 

Dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

“Agar pemerintah, dapat menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang telah fraksi sampaikan. Juga masih terdapat 92 sekolah yang belum memenuhi syarat, baik  jumlah murid sangat sedikit karena keterbatasan sarana dan prasarana tertinggal. Selain itu, angka stunting juga masih menjadi persoalan serius, meskipun telah mengalami penurunan,” kata Noto, sapaan akrabnya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra Nur Saidah mengatakan, bahwa mendorong dilakukan evaluasi potensi dan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi.

Termasuk pengembangan parkir berlangganan sebagai sumber PAD baru,  yang telah diterapkan di beberapa daerah. Dan Dinas Pendidikan, sisa anggaran hibah nonformal serta TunjanganProfesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).

“Pemerintah harus melakukan percepatan penanggulangan banjir dengan melakukan 'jemput bola', baik dengan anggaran Provinsi ataupun pusat," tutur Nur Saidah.

Lebih lanjut, Nur Saidah menjelaskan, bahwa bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Berharap ke depan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi APBD dapat lebih baik, partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terutama dalam mendukung kesejahteraan rakyat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar dan kemandirian fiskal daerah,”ujarnya.

Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Gresik dalam pembahasan APBD. 

Pemerintah kabupaten, kata Alif, akan memperhatikan seluruh hasil rekomendasi dari pembahasan tingkat komisi, rekomendasi Badan Anggaran serta pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh hasil dari rekomendasi, baik dari hasil pembahasan di tingkat komisi, rekomendasi dari badan anggaran, serta pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tetap harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik,” tutupnya.