Prabowo Putuskan 4 Pulau Jadi Milik Aceh Berdasarkan Data Pemerintah, Muzakir Manaf: Terima Kasih

SURYA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan status empat pulau yang selama ini diperebutkan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). 

Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Kini, semuanya resmi masuk ke wilayah Provinsi Aceh. 

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025). 

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," kata Prasetyo, Selasa (17/6/2025) dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com 

Baca juga: Sosok Muzakir Manaf atau Mualem, Gubernur Aceh Tolak 4 Pulau Masuk Sumatera Utara, Eks Panglima GAM

Sengketa ini sempat memanas setelah Kemendagri mengeluarkan keputusan baru yang menyebut pulau-pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. 

Keputusan itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. 

Namun Pemprov Aceh menolak keputusan tersebut dan mengklaim bahwa pulau-pulau itu punya jejak sejarah panjang dengan Aceh. 

Sementara itu, Pemprov Sumut berpegang pada hasil survei dan peta terbaru dari Kemendagri. 

Karena tak kunjung selesai, Presiden Prabowo pun turun tangan. 

Meski sedang melakukan perjalanan dinas ke Rusia, ia tetap memberikan keputusan penting ini. 

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Mendagri Tito Karnavian telah bertemu di Istana untuk membahas masalah ini. 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa DPR sempat berdiskusi dengan Presiden untuk menyarankan penyelesaian langsung dari kepala negara. 

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam. 

Reaksi Muzakir Manaf 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut gembira keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau kembali menjadi bagian dari wilayah Aceh. 

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025), Muzakir menyampaikan rasa syukurnya dan menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. 

“Yang penting pulau tersebut dalam kategori NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Itu mimpi kita semua,” kata Muzakir Manaf, Selasa (17/6/2025) dikutip dari Kompas.com

“Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan, aman dan damai antara provinsi Aceh dan Sumut,” kata Muzakir. 

Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan semua pihak yang ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. 

“Bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada Bapak Presiden yang kita sayangi, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Mendagri, Pak Tito, dan juga Wakil Ketua DPR Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad), dan juga Mensesneg Pak Pras (Prasetyo Hadi), dan juga Bapak Gubernur Sumut (Bobby),” kata Muzakir. 

Prabowo Berikan Putusan Berdasarkan Data 

Pemerintah pusat akhirnya memutuskan bahwa empat pulau yang sebelumnya disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara resmi masuk wilayah Provinsi Aceh. 

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). 

Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah pejabat, meski sedang dalam perjalanan dinas ke Rusia. 

Pertemuan itu dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, dan Mensesneg sendiri. 

"Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh," kata Prasetyo dikutip dari Kompas.com

Ia menegaskan bahwa keputusan ini mengacu pada dokumen milik Pemerintah Provinsi Aceh, Sekretariat Negara (Setneg), dan juga dokumen dari Kementerian Dalam Negeri. 

"Ada juga dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri," jelas Prasetyo. 

Pemerintah berharap keputusan ini bisa menjadi solusi damai yang mengakhiri sengketa batas wilayah antar kedua provinsi. 

"Oleh karena itulah, kami mewakili pemerintah berharap ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semua, bagi Pemerintah Aceh, bagi Pemerintah Provinsi Sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat," harap Prasetyo.