Terlanjur Sekolah Swasta Bingung Usai MK Putuskan Pendidikan Gratis, FSGI Usulkan Sumber Anggaran

SURYA.co.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta terus menuai pro dan kontra.

Salah satunya datang dari pengelola sekolah swasta di Kota Surabaya. 

Mereka mengaku bingung dengan biaya operasional jika aturan tesebut benar-benar diterapkan.

Seperti diketahui, putusan MK tersebut juga harus diikuti dengan kesiapan anggaran negara, baik dari APBN maupun APBD untuk mendukung sekolah gratis itu.

Sebelumnya, bahkan disebutkan bahwa pemerintah diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp84 triliun untuk menggratiskan sekolah SD-SMP di negeri dan swasta.

Terkait dengan anggaran ini, usulan dari Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, anggaran sekolah gratis bisa diambil juga dari dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Karena menurutnya, program ini tidak perlu dilakukan di semua wilayah di Indonesia, khususnya perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Baca juga: Imbas Putusan MK Soal Sekolah Swasta Harus Gratis, Bingung Biaya Operasional, P2G Usulkan Cara Ini

Sehingga, anggaran MBG tersebut bisa dialihkan untuk pelaksanaan sekolah gratis sebagaimana putusan MK.

"Tapi kalau FSGI mendorong MBG atau program makan bergizi gratis dievaluasi saja, ya itu seharusnya untuk wilayah-wilayah tertentu saja yang memang kekurangan secara ini memang anak-anak itu membutuhkan," jelas Retno, saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025), melansir dari Tribunnews.

"Sehingga anggaran ini (MBG) yang triliunan itu bisa men-support atau mendukung dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu menggratiskan pendidikan SD maupun SMP," tambah Retno.

Sebelumnya, MK telah menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berlaku untuk semua SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. 

Artinya, pemerintah, baik pusat maupun daerah harus memastikan semua anak Indonesia mendapat akses pendidikan dasar secara gratis, tanpa terkecuali. 

Pengelola sekolah swasta di Kota Surabaya mengaku setuju dengan semangat pendidikan gratis untuk semua. 

Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, siapa yang akan membayar gaji guru dan biaya operasional sekolah? 

“Kalau itu diperuntukkan untuk semua siswa, lantas siapa yang menanggung biaya operasional siswa, gaji pendidik, dan sebagainya?” tanya Wiwik Wahyuningsih, Wakil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya. 

Di Kota Surabaya, jumlah SMP swasta jauh lebih banyak dari SMP negeri. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, ada 267 SMP swasta, sedangkan SMP negeri hanya 63 sekolah. 

Setiap tahun, sekitar 20.000 siswa lulusan SD masuk ke SMP swasta. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibanding daya tampung SMP negeri yang hanya sekitar 18.000 siswa. 

Baca juga: Sekolah Swasta Bingung Putusan MK, Pendidikan Harus Gratis, Siapa yang Tanggung Biaya Operasional?

Namun, berbeda dengan sekolah negeri yang biayanya ditanggung negara, sekolah swasta harus mengatur sendiri pengeluaran mereka. Termasuk untuk gaji guru dan operasional sehari-hari. 

“Kalau saja minimal mereka digaji Rp 1 juta per bulan, artinya butuh Rp 20 juta per bulan,” jelas Wiwik. 

Saat ini sekolah swasta memang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Tapi jumlahnya hanya Rp 100.000 per siswa per bulan, atau Rp 1,2 juta per tahun. 

Jika satu sekolah punya 100 siswa, dana BOS yang masuk hanya sekitar Rp 10 juta per bulan. Padahal, untuk gaji guru saja bisa butuh dua kali lipatnya. 

“Kalau muridnya ada 100 anak, bisa Rp 10 juta. Kalau di bawah 100 murid, dapat berapa? Ini akan menjadi sulit,” ujar Wiwik. 

“Kalau memang pemerintah mau meng-cover semuanya, its oke,” tambahnya. 

Sebagai solusi, pihak sekolah swasta menyarankan agar kebijakan gratis diberlakukan secara bertahap, dimulai dari siswa yang benar-benar tidak mampu. 

“Misalnya kuota afirmasi bagi warga miskin (gamis) pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) bisa ditambah,” saran Wiwik. 

Sementara itu, siswa dari keluarga mampu bisa tetap masuk sekolah swasta dengan sistem pembayaran seperti biasa. 

“Prinsipnya, kami setuju kalau memang SMP swasta digratiskan. Namun dengan catatan, kami minta semua gaji pegawai, biaya operasional, alat tulis, dan sebagainya juga harus ditanggung pemerintah,” tegas Wiwik. 

Pemkot: Pemerintah Tak Bisa Tanggung Semua 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan MK. 

Namun, dia mengakui pemerintah tidak bisa menanggung semua biaya sekolah swasta. 

“Yang pasti, kami akan memberikan intervensi sesuai aturan,” kata Cak Eri. 

Untuk saat ini, bantuan dari Pemkot Surabaya hanya diberikan untuk siswa dari keluarga miskin dan pra-miskin. 

“Pemerintah nggak mungkin kuat. Sehingga kami akan koordinasi dulu dengan DPRD,” ujarnya. 

Data dari Dinas Pendidikan mencatat ada sekitar 54.000 siswa dari keluarga kurang mampu yang menerima bantuan pendidikan di Surabaya. 

Sebagian Sekolah Swasta Sudah Mandiri 

Menariknya, tidak semua sekolah swasta bergantung pada bantuan pemerintah. 

Beberapa di antaranya sudah mandiri karena muridnya berasal dari keluarga mampu. 

Ada juga yang mendapat dukungan dari program CSR lewat skema “Orang Tua Asuh”. 

“Yang mampu jangan berharap jatah orang nggak mampu. Namun bagaimana yang mampu ini justru memberikan manfaat kepada yang mampu,” kata Cak Eri.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id