Unair Bersama Paguyuban Rektor Minta Bantuan Pemda untuk Biayai Mahasiswa KIP-K

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Keterbatasan pendanaan dari pemerintah pusat untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) membuat sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk Universitas Airlangga (Unair), angkat bicara.

Unair bersama paguyuban rektor PTN se-Indonesia kini mendorong pemerintah daerah, khususnya di Jawa Timur, untuk turut membantu pembiayaan mahasiswa penerima KIP-K yang belum terjamin pendanaannya.

Secara keseluruhan, total penerima KIP-K di Unair dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sudah mencapai 1.160 mahasiswa.

Rektor Unair, Prof. Dr. Mohammad Nasih SE MT Ak, mengatakan tidak seluruh mahasiswa penerima KIP-K mendapat pembiayaan penuh dari pemerintah pusat.

“Hanya beberapa kriteria KIP yang akan mendapat pendanaan dari pusat secara penuh. Sisanya, kami harus mencari bantuan pembiayaan ke pihak lain seperti pemerintah daerah,” ujar Prof. Nasih.

Menurutnya, mahasiswa yang masuk dalam penerima Kategori 1 (pemegang KIP SMA) dan Kategori 2 (terdata di DTKS/menerima bansos) memiliki jaminan pembiayaan. Namun, mahasiswa di Kategori 3 (terdata di P3KE desil 1-3), dan Kategori 4 (pendaftar dengan informasi penghasilan orang tua/SKTM) belum mendapat kepastian pendanaan karena membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Sehingga pihaknya membutuhkan dukungan tambahan, terutama dari pemerintah daerah. Terlebih, sekitar 55 persen mahasiswa baru Unair berasal dari Jawa Timur.

“Saat ini kami sudah menjalin komunikasi awal dengan beberapa pemerintah daerah, tapi belum ada pertemuan resmi. Dalam forum paguyuban rektor, kami juga berencana menghadap bersama-sama ke pemerintah provinsi agar bisa ada intervensi pembiayaan,” katanya.

Prof. Nasih juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan pendanaan KIP-K menjadi perhatian penting, terutama bagi calon mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP, SNBT, maupun mandiri.

Beberapa mahasiswa yang dinyatakan lolos bahkan belum mendapatkan kejelasan pembiayaan hingga saat ini.

“Kalau dari pemerintah pusat tidak ada kepastian, kami harus berpikir ulang. Apakah memungkinkan menerima mereka di jalur mandiri dengan mekanisme berbeda, atau mencari skema pembiayaan lainnya. Sementara ini, kami masih mendahulukan karena yakin kelompok satu dan dua akan ditanggung,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahun lalu Unair memiliki kuota KIP-K sebanyak 1.400 mahasiswa, dengan demikian seharusnya masih ada kuota sekitar 250 penerima KIP yang bisa diterima di jalur mandiri.

Hanya saja untuk jalur mandiri Unair akan memprioritaskan penerima KIP dari kategori 1 yang telah mendapat kepastian pembiayaan.

“Ini tentu membuat kami deg-degan juga. Butuh verifikasi dari pemerintah agar semua berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat kami harapkan,” tutupnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS