Hasil Gebrakan Baru Dedi Mulyadi: Kepuasan Tinggi, Tapi Kinerja Pemprov Jabar Malah Sebaliknya

SURYA.co.id - Berbagai gebrakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini mulai menampakkan hasilnya.

Menurut survei, tingkap kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi cukup tinggi.

Namun, hal ini justru berkebalikan dengan kenarja Pemprov Jabar.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,8 persen.

Namun, ketika diminta menilai kinerja Pemprov Jabar dalam berbagai bidang, hasilnya di bawah 50 persen.

Direktur Riset Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, mengatakan, dalam survei ini terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya.

Baca juga: Tak Lagi Kirim ke Barak Seperti Dedi Mulyadi, Cak Eri Punya Cara Baru Atasi Siswa Nakal di Surabaya

"Umumnya, masyarakat menilai kinerja pemerintah provinsi cukup positif. Tapi ketika kita telaah lebih dalam, ada beberapa isu spesifik yang ternyata belum terlalu memuaskan publik," ujar Adam Kamil, Rabu (28/5/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Di Jawa Barat, kata dia, terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya, yakni masalah kemiskinan 42 persen, masalah kemudahan akses permodalan 43 persen, pembinaan koperasi 43 persen, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47 persen. 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan, responden dalam survei ini cenderung memisahkan penilaian antara institusi pemprov dengan figur pemimpinnya.

Warga Jabar, kata dia, seolah memberikan kredit kepada pribadi Dedi Mulyadi, tapi tidak pada institusinya.

"Jawa barat menarik, persepsi terhadap Gubernur Dedi Mulyadi sangat positif, tetapi kinerja pemprov di beberapa isu di bawah 50 persen. Artinya sepertinya warga Jabar itu memberi kredit Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja pemprovnya tidak seluruhnya diapresiasi," ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, ada faktor partisan yang berperan dalam memengaruhi persepsi publik. Selain itu, terdapat pula kecenderungan publik untuk hanya memuja pemimpinnya dan mengabaikan kinerja institusinya.

"Ada efek partisan yang membuat mereka tidak menyalahkan pemimpinnya. Padahal sebagai pemimpin tidak bisa dipisahkan dari tugasnya untuk mengonsolidasi birokrasinya, yang disalahkan menterinya, yang disalahkan pemprovnya," ucapnya.

Menurutnya, fakta itu kurang positif untuk demokrasi.

"Kita jangan sampai memunculkan kultus. Makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban," ucapnya.