Keberhasilan Dedi Mulyadi Ubah Siswa Nakal Dipuji LPAI dan Menteri HAM, Bagaimana dengan Komnas HAM?

SURYA.co.id - Keberhasilan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengubah siswa nakal dengan mengirimnya ke barak militer menai banyak pujian.

Seperti dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Menteri HAM Natalius Pigai.

LPAI menilai bahwa program Pendidikan Berkarakter Bela Negara yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, layak mendapatkan perhatian nasional.

Meski menunjukkan hasil yang cukup positif dalam dua pekan pelaksanaannya, LPAI mengingatkan pentingnya evaluasi eksternal untuk menilai efektivitas jangka panjang program tersebut.

Ketua LPAI, Seto Mulyadi, yang akrab disapa Kak Seto, mengatakan bahwa program ini mampu mengubah sikap dan perilaku remaja bermasalah menjadi lebih baik.

Ia menekankan bahwa evaluasi tetap harus dilakukan secara menyeluruh.

"Tetap harus dievaluasi sampai akhir, beberapa juga akan kami ikuti sehingga kalau itu hasilnya positif, mohon jangan ragu-ragu. Mohon maaf, jangan gengsi untuk dijadikan suatu gerakan nasional," ujar Kak Seto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Dalam pengamatannya, Kak Seto menyebut bahwa siswa-siswa yang mengikuti pendidikan di Dodik Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, mengalami perubahan signifikan.

Bahkan, beberapa siswa terlihat sujud kepada orang tua mereka sebagai bentuk permintaan maaf dan rasa hormat.

"Saya lihat sendiri, saya berbicara sendiri dengan anak-anak. Sampai saat ini saya menyimpulkan bahwa ini adalah satu langkah yang sangat gemilang," kata Kak Seto.

Baca juga: Terlanjur Komnas HAM Kritik Habis-habisan Dedi Mulyadi, Begini Pengakuan Siswa Masuk Barak Militer

Ia menambahkan, pada masa remaja, anak-anak sangat membutuhkan pengakuan dan bimbingan dalam menyalurkan potensi, minat, dan bakat mereka.

Lingkungan keluarga dan sosial yang tidak kondusif seringkali menjadi penghambat perkembangan tersebut.

Menurut Kak Seto, evaluasi eksternal dibutuhkan untuk mengukur efektivitas program secara objektif.

Hal ini juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap siswa-siswa setelah mereka menyelesaikan program. 

"Jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu perlu perbaikan. Evaluasi ini penting agar program benar-benar memberi manfaat jangka panjang," jelasnya.

Menanggapi kritik dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kak Seto menegaskan bahwa pendekatan dalam program ini jauh dari unsur militeristik.

Justru, siswa diajarkan nilai-nilai kebajikan seperti menghormati orang tua dan guru melalui metode yang menyenangkan, termasuk permainan dan yel-yel.

"Artinya dipadukan dengan unsur bermain. Positif. Anak betul-betul menunjukkan perubahan. Ada beberapa anak sujud pada ibunya. Ini prestasi," ujar Kak Seto saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, seusai upacara Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5/2025).

Baca juga: Sosok Ketua DPRD Jabar yang Bela Dedi Mulyadi Imbas Perseteruan dengan Anggota DPRD Fraksi PDIP

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menyatakan bahwa pembinaan siswa bermasalah di barak militer tidak melanggar hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa pada tahap pertama pelaksanaan, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan.

"Nggak ada pelanggaran HAM selama pembinaan dan pendidikan karakter dan mental siswa nakal di barak militer pada tahap pertama. Terbukti tidak ada tindakan kekerasan pada proses pendidikan berlangsung di barak militer," kata Pigai, Rabu (21/5/2025).

Menurut Pigai, pembinaan ini telah menunjukkan hasil positif berupa perubahan mental dan karakter siswa yang sebelumnya bermasalah.

Ia menilai pendidikan karakter, disiplin, dan tanggung jawab yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. 

"Dan pendidikan ini terus dilanjutkan demi generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki mental yang baik," tambahnya.

Bagaimana Tanggapan Komnas HAM?

Hingga kini Komnas HAM masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini.

Padahal, mereka dulu begitu getol mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi ini.

Pernyataan terbaru, Komnas HAM tegas menentang wacana program Dedi Mulyadi ini dijadikan kurikulum nasional.

Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, penanganan siswa bermasalah atau anak nakal seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan TNI.

Ia juga tak melihat urgensi dari pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk masuk ke kurikulum nasional.

"Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujar Anis saat dihubungi, Minggu (12/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia mengatakan, pemerintah daerah bisa berkonsultasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM ihwal penanganan siswa bermasalah.

Apalagi TNI tidak mempunyai kewenangan dan pengalaman untuk mendidik siswa yang notabenenya adalah masyarakat sipil.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujar Anis.

Di samping itu, ia mendorong adanya kajian yang lebih komprehensif terkait pendidikan karakter di barak militer terhadap dampaknya kepada siswa.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ujar Anis.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id