Duduk Perkara Perseteruan Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar Fraksi PDIP, Kini KDM Sudah Minta Maaf

SURYA.CO.ID - Terungkap duduk perkara perseteruan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Pemicu perseteruan itu adalah pihak DPRD Jabar Fraksi PDIP yang tersinggung dengan pidato Dedi Mulyadi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dedi Mulyadi menyinggung absennya seluruh anggota DPRD dalam acara tersebut.

Ia menilai, para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai."

"Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video di Instagram pribadinya.

Selain terkait absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Ia menyayangkan beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

 "Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.

Baca juga: Imbas Perseteruan Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar Fraksi PDIP, Gubernur Jabar Minta Maaf ke Sosok Ini

Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar."

"Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi Mulyadi Minta Maaf

Setelah perseteruan itu memanas, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan permintaan maaf dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.

Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.

Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.

Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf, pak, saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucapnya sambil menoleh ke arah Buky Wibawa.

Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.

"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.

Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.

Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.

"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi sedikit tertawa.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung