Tanggapi Insiden Ledakan Amunisi di Garut, Dedi Mulyadi Kini Larang Warga Terlibat Kegiatan Militer

SURYA.CO.ID - Insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) masih menyisahkan luka mendalam. 

13 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Empat di antaranya prajurit TNI, sembilan lainnya adalah warga sipil. 

Peristiwa ledakan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong tersebut memicu perhatian publik dan pemerintah daerah. Termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Dedi Mulyadi merespons tegas. Ia melarang keterlibatan warga sipil dalam kegiatan militer, terutama yang berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi. 

“Kalau saya sih cenderung nanti warga sipil yang di Garut tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (14/5/2025). 

“Karena memiliki risiko tinggi dan bukan orang yang terlatih,” tegas Dedi. 

Pemusnahan amunisi bukan ranah sipil 

Dedi Mulyadi menyebut, meski beberapa korban sudah lama membantu TNI, hal itu tidak cukup sebagai alasan. 

Menurut Dedi Mulyadi, aktivitas pemusnahan amunisi harus dilakukan oleh personel yang terlatih agar keselamatan semua pihak dapat terjamin. 

Hal ini disampaikan setelah mendengar kesaksian keluarga korban dan warga sekitar yang mengaku korban sipil sudah bekerja dengan TNI selama 10 tahun. 

"Ada yang sudah 10 tahun bekerja di situ, katanya membantu anggota. Tapi, walaupun mereka merasa terlatih, pekerjaan itu bukan ranah sipil,” kata Dedi Mulyadi.

Aspek teknis dan izin atas keterlibatan sipil dalam kegiatan militer merupakan kewenangan Mabes TNI, namun sebagai kepala daerah, ia menyoroti pentingnya perlindungan warga dari risiko yang tidak seharusnya mereka hadapi. 

“Nah, kemudian apakah itu diperbolehkan atau tidak? Biarkan itu Mabes TNI yang menjelaskan,” ujar Dedi Mulyadi.

Keluarga korban bantah isu pemulung 

Sejumlah keluarga korban sipil membantah kabar yang menyebut anggota keluarganya meninggal saat memulung sisa logam di lokasi ledakan.