Agar Program Pemerintah Bukan Jadi Pencitraan, PKB Gelar Dialog Publik Perumusan RPJMD Jombang

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Pembahasan terbuka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025-2030 oleh PKB, Sabtu (10/5/2025) malam, seperti uji publik.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang sengaja membuka dialog terbuka guna mengusung arah pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Terutama dalam perumusan RPJMD.

Agenda tersebut digelar di Klenteng Hong San Kiong Gudo bertajuk 'Sarasehan Pembangunan Regional'. Agenda tersebut dihadiri secara umum dan terbuka, serta masyarakat diperbolehkan untuk berdialog langsung. 

Agenda ini menghadirkan tiga narasumber utama, masing-masing M Subaidi Muchtar selalu Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Ahmad Athoillah selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Dr (HC) Abdul Halim Iskandar selalu anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKB. 

Agenda ini merupakan bentuk tanggung jawab para wakil rakyat kepada masyarakat. Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi Muchtar, sangat penting untuk menghentikan pendekatan pembangunan yang hanya mengejar portofolio proyek semata. 

"Jadi lima tahun ke depan kita harus menghentikan program-program pemerintah yang hanya pencitraan," kata Subaidi saat dikonfirmasi terpisah, Minggu (11/5/2025). 

Dengan sarasehan langsung dengan masyarakat ini, menunjukkan langkah konkret PKB untuk menyerap kebutuhan nyata di masyarakat. 
 
"Harapannya hasil forum ini menjadi pijakan kami dalam menyusul RPJMD yang sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih," Subaidi melanjutkan. 

Sementara menurut Ahmad Athoillah, ia menilai kegiatan ini merupakan bentuk politik yang substansial dan bukan seremonial. Cara ini dinilai ampuh untuk menyerap aspirasi masyarakat di bawah tanpa harus terpaku dengan portofolio program.

"Inilah kegiatan paling konkret yang dilakukan partai politik. Jadi teman-teman PKB hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi untuk pembangunan lima tahun ke depan. Baik itu sektor ekonomi, pendidikan, sosial maupun keuangan," ungkapnya. 

Hasil dari sarasehan ini juga nantinya akan diselaraskan dengan arah pembangunan yang dirancang oleh pemimpin daerah hasil dari pilihan rakyat. 

Athoillah juga menyampaikan, hasil dialog ini harus terus dihidupkan supaya masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun bisa terlibat langsung dalam proses perencanaan kebijakan pemerintah. 

Terlebih, sangat sedikit ruang terbuka yang dihadirkan untuk menyerap kebutuhan masyarakat di bawah. Padahal keluhan, harapan hingga solusi bisa hadir dari masyarakat, khususnya untuk pembangunan Jombang.

Lebih lanjut, Fraksi PKB menegaskan aspirasi yang terkumpul akan dirumuskan sebagai bahan utama dalam penyusunan kebijakan strategis daerah, tidak hanya realistis, namun juga partisipatif.

"Sarasehan juga digelar di tempat bersejarah dan simbol keberagaman yakni di Klenteng Hong San Kiong, Fraksi PKB juga ingin menyampaikan bahwa pesan pembangunan Jombang ke depan harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan inklusivitas," bebernya. 

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Dr (HC) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengungkapkan rasa bangga atas penyelenggaraan acara ini.  Menurutnya, RPJMD yang baik harus lahir dari suara rakyat, bukan hanya dari ruang-ruang birokrasi.