Sosok Eks Dankormar TNI Letjen Purn Suharto yang Getol Dukung Pemakzulan Gibran, Bandingkan Anaknya

SURYA.co.id - Inilah sosok Letjen Purn TNI Suharto, eks Komandan Korps Marinir yang getol mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Letjen Purn TNI Suharto bahkan mencatut nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah ikut mendukung pemakzulan Gibran, sebelum akhirnya dua lembaga tersebut membantahnya.  

Dikatakan Suharto, usulan pemakzulan Gibran yang dibuat forum purnawirawan TNI itu didasari oleh rasa sayang kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto dalam video program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di kanal YouTube iNews hari Selasa, (6/5/2025).

Lalu, Suharto mengatakan ikut mendirikan Partai Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo.

Baca juga: Sosok Jenderal Purn Dudung Minta Pihak Pengusul Pemakzulan Gibran Tak Atasnamakan Purnawirawan TNI

“Saya bawa 26 pati (perwira tinggi) dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk Gerindra bisa duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran. Tidak,” ujarnya.

Dia lalu menyinggung pendidikan Gibran.

"Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada."

“Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”

 Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.

 Di acara yang sama Suharto juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

Belakangan klaim Suharto dibantah Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. 

Anwar mengungkapkan Muhammadiyah dan MUI tidak terjun dalam politik praktis.

 Dia juga menegaskan terkait wacana pemakzulan Gibran juga bukan ranah dua organisasi besar Islam di Indonesia tersebut.

"Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden, maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis."

"Masalah adanya desakan untuk memakzulkan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah," katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar menegaskan bahwa Muhammadiyah dan MUI hanya peduli agar pemerintah berbuat baik bagi bangsa dan kehidupan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

Dia mengatakan dua organisasi tersebut hanya ingin terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan konstitusi.

 "Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini."

"Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi," ujar Anwar.

Siapakah Letjen Purn TNI Suharto? 

Letjen TNI Purn Suharto lahir di Palembang pada 2 Desember 1947.

Dia anak seorang Prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Peltu (Pembantu Letnan Satu) terakhir menjabat sebagai Komandan Koramil di Padang Bulak Tanding, Sumatra Selatan.

Suharto merupakan salah satu Perwira yang pernah melaksanakan kegiantan Armad Jaya dari Armada Jaya ke-4 sampai yang ke-13. 

Sama seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subinato, Suharto merupakan alumnus Akabri atau sekarang Akademi Angkatan Laut (AAL) 1974.

Suharto cukup lama menjadi Dankormar pada 1996-1999.

Sebelumnya, ia menjadi Wakil Gubernur AAL pada 1995-1996.

Karier Suharto mencapai puncak ketika promosi menjabat Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (Irjen Dephankam) pada 1999.

Di jabatan yang sekarang bernama Irjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ini, pangkat Suharto naik bintang tiga.

Berikur riwayat karirnya: 

Danki Sekolah Tamtama Pusdikmar

Perwira Seksi 2 Yonif 1 Mar

Perwira Seksi Operasi Brigif 1 Mar

Danyonif 6 Mar

Danpusdikmar

Dandenma Mabes ABRI

Wagub AAL

Komandan Korps Marinir

Irjen Dephankam

Purnawirawan TNI Pecah 

Usul pemakzulan Gibran itu disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, (17/4/2025).

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn.) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn.) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn.) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Ada delapan sikap yang telah disepakati Forum Purnawirawan TNI, yaitu sebagai berikut.

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelangsungan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan Izin) di bawah masyarakat Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Belakangan, tidak semua purnawirawan TNI mendukung usul pemakzulan Gibran.

Kubu pro-pemerintah yang diwakili oleh pernyataan dari Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, mengumumkan dukungannya terhadap program Prabowo-Gibran.

Hal ini sempat disampaikannya dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (2/5/2025) lalu.

Komaruddin awalnya mengungkapkan hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi Purnawirawan TNI.

Tak hanya TNI, dia juga mengatakan tentang wadah bagi para pensiunan Polri yang resmi seperti Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

“Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP,” ujar Komaruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir perlindungan bangsa.

“Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan,” katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ikut Dirikan Gerindra, Purnawirawan TNI: Kami Ingin Gibran Dimakzulkan karena Kami Sayang Prabowo

>>>Ikuti Berita Lainnya di Berita Google SURYA.co.id