Momen May Day 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Dorong Revisi Perda Ketenagakerjaan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk memastikan upaya protektif untuk masa depan buruh di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. 

Para wakil rakyat ingin agar situasi sulit tidak menimbulkan PHK bagi kalangan buruh. 

Hal tersebut, disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Yulianto pada momentum May Day 2025 atau Hari Buruh Internasioanl, Kamis (1/5/2025). 

Fraksi PDI Perjuangan menilai, Hari Buruh tidak sekadar seremoni, tapi momentum konsolidasi untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat pekerja.

Menurut Hari, kebijakan ketenagakerjaan harus dipastikan berpihak kepada para buruh. 

Mereka pun mendorong upaya revisi Perda ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi buruh. 

"Terutama mereka yang bekerja di sektor informal, pekerja perempuan dan buruh kontrak. Kami tidak bisa lagi menoleransi sistem outsourcing yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan," ungkap Hari. 

Sebagai wujud konkret, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal ketat pelaksanaan Perda dan Pergub yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja. 

Secara spesifik, ke depan diharapkan tidak ada perusahaan semena-mena melakukan PHK tanpa melalui prosedur yang adil. Ini ditegaskan penting. 

Apalagi, dalam situasi global yang tidak menentu, kepastian kerja harus menjadi agenda politik utama di level daerah. 

Harus ada kolaborasi lintas sektoral agar pemerintah daerah tidak lagi berharap dari APBD. 

"Harus ada kolaborasi lintas sektor, termasuk menciptakan regulasi yang berpihak dan memberi insentif kepada perusahaan yang menjaga tenaga kerjanya," terang Hari. 

Fraksi PDI Perjuangan juga menuntut Pemprov Jatim memperluas cakupan jaring pengaman sosial, termasuk pelatihan vokasi, insentif wirausaha baru serta kemudahan akses terhadap berbagai program bantuan ekonomi.

"Jangan biarkan buruh yang di-PHK merasa kehilangan segalanya. Negara harus hadir melalui kebijakan afirmatif," tegas Hari.