Luar Biasa, Pemkab Gresik Raih WTP 10 Kali Beruntun Berkat Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

SURYA.CO.ID, GRESIK - Kabupaten Gresik kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Gresik berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP 2024 ini merupakan raihan ke-10 kali secara berturut-turut untuk Pemkab Gresik. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Selain itu, dukungan penuh dari Sekretaris Daerah, para Kepala OPD (Organisasi Kepala Daerah) dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penyerahan LHP dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Selain Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Misbahul Munir; Kepala BPPKAD, Andhy Hendro Wijaya; serta Inspektur Kabupaten Gresik, Achmad Hadi.

Bupati Gus Yani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian ini. Ia menyebut, opini WTP yang ke-10 ini adalah buah dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak di lingkungan Pemkab Gresik. 

"Alhamdulillah, ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah yang harus terus kita jaga dengan integritas dan transparansi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mewujudkan Gresik yang lebih baik dan sejahtera," kata Gus Yani, Kamis (17/4/2025). 

Atas capaian ini, Bupati Gresik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran ASN, serta masyarakat Gresik atas dukungan dan partisipasi aktifnya. 

Sinergitas yang terbangun diharapkan terus memperkuat pondasi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Capaian opini WTP ke-10 ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan tindak lanjut pemeriksaan sangat bergantung pada sinergitas antara Kepala Daerah, Perangkat Daerah, serta peran strategis DPRD dalam pengawasan. 

“Opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan, namun bukan berarti tanpa catatan. Kami berharap pemda segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” kata Yuan. ****