Usai Larangan Study Tour Ditolak Komisi X DPR dan Mendikdasmen, Dedi Mulyadi Dibela LSI Denny JA

SURYA.CO.ID - Larangan study tour yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak disepakati Komisi  X DPR RI. 

Komisi X DPR RI justru mendukung kebiajkana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang mengizinkan study tour ke luar wilayahnya. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin beralasan study tour bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan para siswa.

Dikatakan, dengan study tour ini para siswa tak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. 

"Karena kalau kita itu sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis kepada pengalaman anak, ya. Jadi bukan hanya satu arah guru mengajarkan. Sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung, itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan," ujar Hetifah saat dihubungi, Rabu (26/3/2025). 

Baca juga: Dedi Mulyadi dan Gubernur Banten Ngotot Larang Study Tour Meski Mendikdasmen Izinkan, Alasan Serupa

Politikus Partai Golkar ini menilai bahwa larangan secara penuh terhadap study tour justru dapat merugikan siswa dalam hal mendapatkan wawasan tambahan.

Sebab, adanya banyak tempat edukatif seperti museum dan perpustakaan nasional yang bisa menjadi tujuan study tour dan memberikan pengalaman berharga bagi siswa.

"Jadi kalau kita itu larang semua study tour, itu sebetulnya juga bukan hanya merugikan kesempatan si anak untuk belajar atau mendapat pengetahuan dari praktik, tapi juga bisa mempengaruhi hal-hal lain," kata Hetifah.

"Kan sebetulnya banyak ya tempat-tempat yang sangat edukatif, terus kemudian membuat anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang lain. Tidak harus yang jauh-jauh," sambungnya. 

Meski begitu, Hetifah mengingatkan agar kegiatan study tour tidak membebani orang tua secara ekonomi.

Setiap kegiatan luar kelas juga harus didasarkan pada kesepakatan orang tua dan komite sekolah. 

"Jadi maksudnya study tour ini bukan sesuatu yang selalu jelek. Hanya problemnya konsekuensi logisnya itu jangan menjadi paksaan. Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orang tua. Jadi saya mendukung," ujarnya.

Hetifah juga menekankan pentingnya gotong royong antar orang tua dan pihak sekolah jika ada siswa yang kurang mampu untuk ikut serta dalam study tour.

Selain itu, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga harus dilakukan secara efisien dan efektif. 

“Jadi maksudnya study tour ini bukan sesuatu yang selalu jelek. Hanya problemnya konsekuensi logisnya itu jangan menjadi paksaan. Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orang tua. Jadi saya mendukung,” kata Hetifah.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang sekolah mengadakan study tour selama masa liburan, walaupun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan. 

Mu’ti mengatakan, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," ujar Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025).

Selain itu, Mu’ti juga mengingatkan sekolah agar study tour tetap dibimbing oleh guru demi keselamatan anak-anak.

"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," ujar dia.

Oleh karena itu, dia meminta sekolah untuk mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopir bus jika ingin mengadakan study tour.

“Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," jelas Mu’ti.

Mu’ti pun meminta sekolah untuk mengusahakan kerja sama dengan biro transportasi yang memang berkualitas.

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," pungkasnya.

Dedi Mulyadi Dibela LSI Denny JA

Di bagian lain, keputusan Dedi Mulyadi melarang study tour justru mendapat pembelaan dari Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Toto menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilihat dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat.

Banyak orangtua siswa yang mengeluhkan beban biaya study tour yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang sulit.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa study tour lebih dominan unsur wisatanya daripada unsur pendidikannya. Oleh karena itu, ke depan perlu ada konsep study tour yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan alam Jawa Barat,” jelasnya.

Sebagai solusi, Toto mengusulkan agar kegiatan study tour lebih berorientasi pada edukasi dengan mengunjungi perkebunan, ladang, dan sawah.

Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata, tetapi juga pembelajaran yang membentuk karakter dan kecintaan terhadap alam.

Dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, Toto optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil KDM akan membawa dampak positif bagi Jawa Barat dalam jangka panjang.

Toto juga mendukung kebijakan Dedi Mulyadi terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), terutama yang telah terdaftar secara legal dan diakui oleh negara.  

Menurut Toto, langkah yang diambil KDM bertujuan untuk memberantas premanisme dalam tubuh Ormas, bukan menentang keberadaan Ormas itu sendiri.

“KDM berpandangan bahwa Ormas itu boleh dan sah, tetapi premanisme tidak boleh dibiarkan. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, KDM selalu dekat dengan ormas, tetapi sangat menentang praktik-praktik premanisme dalam bentuk pemaksaan kehendak atau tindakan yang mengarah pada kriminalitas,” ujar Toto dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (26/3/2025).

Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan KDM dalam kepemimpinannya di Jawa Barat telah berada di jalur yang benar. 

Meski di tahap awal kebijakan tersebut menuai kontroversi, Toto meyakini bahwa masyarakat Jawa Barat pada akhirnya akan memahami tujuan baik dari langkah-langkah yang diambil KDM.

“Berbagai kebijakan KDM lahir dari mimpi besar yang tulus untuk memajukan Jawa Barat, baik dari sisi kesejahteraan, pembangunan, budaya, maupun pelestarian alam,” kata Toto.

Dedi Mulyadi Tetap Melarang Study Tour

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, selama ini study tour lebih banyak bersifat rekreasi daripada memiliki nilai edukasi yang jelas.

“Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," kata Dedi dikutip Surya.co.id dari Kompas.com pada Selasa (24/3/2025). 

Baca juga: Larangan Study Tour yang Diinisiasi Dedi Mulyadi Makin Meluas, Kementerian Pariwisata Turun Tangan

Menurutnya, seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata.

"Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik,” ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam. 

Dedi menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang harus berutang atau menjual barang berharga demi membiayai anak mereka ikut study tour.

“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” tegasnya.

Selain beban ekonomi, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour yang berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah. 

“Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain,” jelasnya.

Sebagai solusi, KDM menyarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan kegiatan pendidikan di luar kelas tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.

Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna dan dapat dilakukan di lingkungan sekitar.

“Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja,” katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusannya bisa melindungi orang tua dari beban ekonomi yang tidak perlu serta memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi X Dukung Mendikdasmen Soal Study Tour: Kalau Dilarang Merugikan Siswa"

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung