Kritisi 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Jatim Ricuh

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur (Jatim), tumplek blek di depan gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Senin (17/2/2025). 

Aksi dengan tujuan mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat tersebut berlangsung ricuh. 

Aksi mahasiswa itu digelar sejak Senin siang. Mulanya, aksi tersebut diisi dengan orasi di atas mobil komando. 

Secara umum, para mahasiswa menyoroti kinerja 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran. Di antaranya, soal kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada sektor pendidikan. 

"Kami tidak butuh makan bergizi gratis. Sektor pendidikan tetap harus jadi prioritas," teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut. 

Mahasiswa mengaku resah dengan beberapa kebijakan yang dinilai akan berdampak serius terhadap rakyat. 

Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa. Di antaranya, memang penolakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, karena dinilai mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kemudian, mahasiswa menuntut agar hak-hak dosen yang mangkrak segera diberikan ke LP, seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik. 

Lalu, menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

"Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan," ungkap Aulia Thariq, Koordinator Aksi dalam penjelasannya. 

Setelah beberapa jam menggelar orasi, mahasiswa terus mendesak agar perwakilan DPRD Jatim datang menemui massa. 

Desakan itu sempat memicu amarah massa dengan membakar spanduk yang mereka bawa ke lokasi. Hingga 3 orang anggota DPRD Jatim pun keluar. Yakni, Abdullah Abu Bakar, Lilik Hendarwati dan Fuad Benardi. 

Namun, mahasiswa menolak kedatangan ketiganya dan meminta agar Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf yang datang menemui massa. 

Selama beberapa jam ketegangan terus terjadi, hingga akhirnya Musyafak Rouf datang dan menaiki mobil komando. 

Di hadapan massa, Musyafak pun menandatangani tuntutan dan berjanji akan meneruskan ke Pemerintah Pusat.