Bupati dan Wabup Tuban Terpilih Akan Dilantik di Jakarta, Pemkab Tak Beri Anggaran Khusus

Bupati dan Wabup Tuban terpilih akan dilantik pada 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemkab Tuban menyebut tak beri anggaran khusus.

Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Muhammad Nurkholis
TAK ADA ANGGARAN KHUSUS - Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono saat mendaftarkan diri ke KPU Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyebut tak beri anggaran khusus untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 20 Februari 2025. 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih akan dilantik pada 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Terkait hal tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur (Jatim), menyebut tak beri anggaran khusus, Sabtu (15/2/2025).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, bahwa jika untuk pemberangkatan pelantikan tanggal 20 tidak ada anggaran khusus.

“Tidak ada anggaran khusus,” ujar Arif.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, jika sementara ini dari lingkungan Pemkab Tuban yang nantinya berangkat hanya ajudan dan tim dokumentasi saja.

Kemudian, ia juga membocorkan, jika dari elemen Forkopimda yang mendapatkan undangan pelantikan.

“Yang mendapatkan undangan pelantikan, Ketua DPRD Tuban,” beber Arif.

Sebagai informasi, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono telah ditetapkan oleh KPU Tuban sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Tuban.

Lindra-Joko diketahui memperoleh 528.942 suara, unggul dari Paslon nomer urut 1, Riyadi-Wafi Abdul Rosyid yang hanya mendapatkan 101.562 suara.

Kemudian setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti orientasi kepemimpinan atau retret, yang akan berlangsung selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang. 

Kegiatan tersebut, akan diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, dan bertujuan untuk memperkuat wawasan kepemimpinan serta sinergi antar daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif. (Muhammad Nurkholis)

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved