Terima 18.000 Dosis Vaksin PMK, DPKH Pasuruan Prioritaskan Pada Sapi Potong, Kambing dan Domba

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pemkab Pasuruan sudah mendapat pasokan 18.000 dosis vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Pemprov Jawa Timur. Dengan cepat, jatah vaksin itu disebar ke semua Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk segera divaksinkan pada hewan ternak.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Pasuruan, drh Ainur Alfiah mengatakan, pendistribusian vaksin ke Puskeswan dimulai, Kamis (13/2/2025) dan ditargetkan selesai  dalam waktu sebulan ke depan.

"Kami sudah mengambil 18.000 dosis vaksin PMK di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Selasa kemarin,” kata Alfiah, Kamis (13/2/2025) siang.

Alfiah menyebut, ribuan dosis vaksin PMK ini nantinya akan disuntikkan ke ternak sapi potong, kambing dan domba atau yang belum mendapatkan vaksin.

Sedangkan sapi perah, kata Alfiah, semuanya telah divaksin, apalagi KUD, Koperasi dan UD Persusuan telah melaksanakan vaksinasi secara mandiri. 

“Karena jumlah bantuan vaksin terbatas, kami prioritaskan distribusi yang kasus PMK sapi potong cukup banyak. Kami sudah petakan,” paparnya.

Kasus terbanyak terjadi di beberapa titik, misalnya Prigen, Pandaan, Purwodadi, Lekok, Beji, Winongan, Purwosari, Nguling, Puspo dan lainnya. 

"Populasi sapi potong kita ada 88.000 ekor, jadi diprioritaskan pada wilayah dengan kasus PMK yang lumayan banyak," urai Alfiah.

Selain vaksin PMK, Kabupaten Pasuruan juga menerima bantuan obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit ikutannya, seperti obat cacing.

Tidak hanya itu, ada juga obat penurun panas, vitamin nafsu makan, vitamin kesuburan, vitamin anti parasit, vitamin injeksi, hingga antibiotik.

Dijelaskan Alfiah, pihaknya juga akan mengikuti arahan Pemprov agar mengalokasikan anggaran dari APBD sendiri untuk upaya penanggulangan wabah PMK.

“Kami juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembelian sarana prasarana pendukung seperti sprayer, obat obatan tambahan, jarum suntik dan lainnya,” tegasnya

Alfian memperkirakan pada Maret atau April mendatang, beberapa kebutuhan yang tidak tercover APBN maupun APBD Provinsi Jatim, akan dipenuhi.

"Masih diusahakan lewat pergeseran anggaran. Insya Allah secepatnya, Maret atau April sudah bisa langsung dieksekusi,” tutupnya. ****