Sosok Menteri KKP Sakti Trenggono yang Malah Lempar Candaan saat Ditanya Soal Kasus Pagar Laut

SURYA.co.id - Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono kembali jadi sorotan gara-gara jawabannya soal kasus Pagar Laut.

Trenggono malah melemparkan candaan.

Ia mengklaim masalah pagar laut di berbagai daerah, termasuk di perairan Tangerang, Banten, telah selesai.

Ia mengatakan, apabila ingin bertanya mengenai kasus pagar laut, hal tersebut telah diurus oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Pagar laut kan udah selesai, urusannya kalau soal pagar laut ke ATR itu," kata Trenggono di Istana Kepresidenah setelah bertemu Prabowo Subianto, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari YouTube MetroTV News.

Baca juga: 3 Gelagat Janggal Kades Kohod Soal Pagar Laut Tangerang, Mangkir Panggilan hingga Acuhkan Kejagung

Lebih jauh, Trenggono mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo bukan untuk membahas pagar laut, melainkan pangan menjelang Ramadan 2025.

Saat disinggung lagi mengenai progres kasus pagar laut, Trenggono justru bercanda isu yang sedang mencuat saat ini adalah permasalahan LPG 3 kg.

"Sekarang kan sudah LPG, masa ditanyain lagi? Hahaha," ujarnya sembari tertawa.

Sosok Manteri KKP Sakti Trenggono

Sebelum menjadi Menteri KKP kabinet Prabowo-Gibran, Sakti Wahyu Trenggono sempat memegang jabatan serupa di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Trenggono lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 3 November 1962

Dia menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung

Selain itu juga dari School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University) Program

Dia lalu mengambil program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung

Berikut riwayat pekerjaan dan karier Sakti Wahyu Trenggono:

System analyst di Federal Motor (kini PT Astra Honda Motor) pada 1986-1988

Manajer management information system (MIS) di Federal Motor periode 1988-1992

General Manager MIS and Business Development Federal Motor Astra Group pada 1992-1995

Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD/Induk Koperasi Unit Desa pada 1995

Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesian Tower pada 2000-2009

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi pada 2005-2016

Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada 2010-2016

Komisaris di perusahaan tambang emas Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) pada 2018

Sakti Wahyu menjabat Anggota Dewan Sekolah MBA School Of Business Management ITB pada 2004.

Sakti Wahyu Trenggono memulai karier politiknya saat bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN) di era kepemimpinan Hatta Rajasa pada periode 2009-2014.

Namun sejak 2013, Wahyu tidak lagi aktif di PAN.

Pada Pilpres 2019, Wahyu tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Dia merupakan pendukung Jokowi sejak di Solo sampai maju Pilkada DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo.

Bedasarkan data yang dihimpun, Sakti Wahyu Trenggono masuk dalam jajaran menteri terkaya kabinet Prabowo.

Hal ini berdasarkan penelusuran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Senin (21/10/2024). 

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Kamis, 4 April 2024, Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Edy Prabowo sejak 2020 ini memiliki kekayaan mencapai hampir Rp 2,6 triliun.

Namun, LHKPN Sakti ini masih dalam proses verifikasi oleh KPK. Artinya, bisa saja lebih atau berkurang.

Berdasarkan laporan kekayaan pada 2022, Wahyu Trenggono memiliki 44 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, Boyolali, Bekasi, Sragen, dan Buleleng.

Total kekayaan tanah dan bangunan pun mencapai Rp59,7 miliar.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Sakti memiliki 4 empat kendaraan dengan total kekayaan mencapai Rp2,55 miliar.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini tercatat mempunyai mobil Land Rover Jeep tahun 2011, Audi RS 5 sedan tahun 2016, Mercedes Benz Gla 200 tahun 2018 dan motor Honda Beat tahun 2018.

Di kabinet Prabowo, harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, hanya kalah dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri.

Sudah Naik Penyidikan

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan kasus pemalsuan sertifikat di pagar laut Tangerang telah naik ke tahap penyidikan.

Ia mengatakan, dari hasil gelar perkara, telah ditemukan unsur dugaan tindak pidana dalam penerbitan sertifikat pagar laut.

"Dari hasil gelar (perkara), kami sepakat telah menemukan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Pemalsuan Akta Otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut," jelas Djuhandhani, Selasa (4/2/2025), dilansir Kompas.com.

Djuhandhani juga menyampaikan, sejauh ini penyidik telah memeriksa 10 perizinan berupa SHM dan HGB yang dijadikan sebagai dasar penyelidikan.

Total dokumen surat izin yang telah diterima oleh penyidik ada 263 dokumen.

Kemudian, Bareskrim juga kembali memeriksa lima orang saksi dalam perkara ini.

"Proses penyelidikan tersebut tentu saja kami akan berupaya menformilkan menjadi pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan yang pro justitia," terang Djuhandhani.

Kelima saksi yang diperiksa ini adalah KJSB (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi) Raden Lukman, dua perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bappeda Kabupaten Tangerang.

Selain itu, kata Djuhandhani, Bareskrim Polri berencana memanggil kembali Kepada Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, yang sebelumnya mangkir klarifikasi.

Meski demikian, Djuhandhani menyebut Arsin tidak wajib datang sebab undangan klarifikasi yang dikirimkan, tidak bersifat mandatori.

"Jadi, Kepala Desa (Arsin), kami sudah memanggil (diundang untuk klarifikasi), tapi belum hadir," kata Djuhandhani.

"Karena proses klarifikasi, proses lidik, kami undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi kan sifatnya undangan. Jadi bisa terserah tidak hadir," pungkas dia.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id