Cek Kesehatan Gratis

Dukung Program Cek Kesehatan Gratis, DPRD Jatim Minta Pelaksanaan Optimal

Program Cek Kesehatan Gratis yang diinisiasi pemerintah mendapat sambutan positif dari kalangan anggota DPRD Jatim. 

Foto Istimewa
PAPARAN - Puguh Wiji Pamungkas, politisi PKS yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim dalam agenda Rapat Paripurna beberapa hari lalu. Legislator dari Dapil Malang ini menyatakan mendukung program Cek Kesehatan Gratis yang diinisiasi pemerintah. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Program Cek Kesehatan Gratis yang diinisiasi pemerintah mendapat sambutan positif dari kalangan anggota DPRD Jatim

Meski demikian, program ini dinilai perlu skema matang agar tidak tumpang tindih dengan program kesehatan lain yang telah berjalan. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai, secara umum program ini merupakan inovasi dalam menggugah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

"Konsep besarnya mengedepankan preventif medicine dibandingkan kuratif medicine," kata Puguh, Selasa (11/2/2025). 

Politisi PKS itu mendukung program tersebut lantaran selama ini anggaran untuk pengobatan memang cukup besar. Namun, masyarakat cenderung mengabaikan terhadap pencegahan.

Sehingga, akibatnya masyarakat baru datang ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan setelah sakit. 

Langkah preventif melalui program ini ditegaskan penting guna membantu masyarakat memahami kondisi kesehatannya lebih awal.

Harapannya, mencegah penyakit atau menjaga kondisi agar tidak parah. Puguh berharap program ini bisa dijalankan dengan optimal.

Yakni, jangan sampai mengorbankan program lain yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak.

 Jangan sampai program tersebut malah meniadakan bahkan mengganggu program kesehatan lain yang sudah berjalan. Terutama program dari Kemenkes atau BPJS Kesehatan

Apalagi, biaya program ini disebut mencapai hampir Rp 2 juta per orang. Sehingga dinilai perlu merumuskan skema yang lebih terperinci.

"Program ini harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan," jelas Puguh. 

Lebih jauh, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu memandang, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur dianggap menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. 

Sebab, mayoritas masyarakat Jatim berasal dari kelas menengah ke bawah.

Sehingga program ini harus benar-benar bisa diakses secara luas. Terutama di puskesmas dan klinik-klinik yang telah terakreditasi atau bekerja sama dengan BPJS.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved