Imbas Siswa SMA 7 Cirebon Terancam Gagal SNPMB 2025, Dedi Mulyadi Ambil Langkah Tegas: Evaluasi

SURYA.co.id - Kasus 155 siswa SMAN 7 Cirebon terancam gagal mendaftar SNPMB 2025 mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

Dedi heran mengapa yang ditugaskan mengurus administrasinya adalah guru honorer, bukan ASN.

Dedi mengungkapkan, guru honorer itu gajinya kecil sedangkan tuntutan kehidupannya berat. Untuk itu ia mempertanyakan beberapa hal.

“Satu, kalau tenaga administrasinya ke mana di sekolah tersebut,” ucapnya dalam akun Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (8/2/2025).

Kedua, Dedi juga mempertanyakan keberadaan guru yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap siswa tersebut atau wali kelas.

Baca juga: Guru MAN 1 Lamongan Terancam Disanksi Kemenag, Akibat Puluhan Siswa Gagal Daftar SNBP

“Yang ketiga, kenapa saya temukan di berbagai tempat selalu tenaga honorer yang paling aktif ASN-nya ke mana? UPT nya ke mana?” ungkap dia.

Fenomena ini menjadi bahan evaluasi. Termasuk petugas yang seharusnya melakukan pendampingan di sekolah.

“Kenapa baru ribut setelah demo siswa. Kenapa tidak ditanya sebelumnya, setiap perkembangan pengelolaan datanya harusnya dilihat perkembangannya, tidak ditinggalkan dan tidak dimonitor,” tutur dia.

“Setelah menjabat saya akan evaluasi seluruh jajaran pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sekolah menengah sehingga kasus ini tidak terjadi lagi,” kata dia.

Menurut Dedi, apa yang terjadi sekarang, bukan salah guru ataupun kepala sekolah.

“Tetapi salah semuanya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi padahal ini adalah hal mudah,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 155 siswa sekolah menengah atas negeri (SMAN) 7 Cirebon terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. 

Hal ini disebabkan oleh akun SMAN 7 Cirebon yang belum tersinkronisasi di portal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pihak sekolah menyatakan telah menjalankan semua tahapan sesuai prosedur, namun tetap terjadi kendala di saat menjelang batas akhir pendaftaran.

Staf Kesiswaan SMAN 7 Cirebon, Rachmasari menjelaskan, bahwa seluruh siswa yang memenuhi syarat SNBP telah membuat akun hingga mengikuti acara parenting sebagai bagian dari persiapan. 

Namun, permasalahan muncul ketika 30 siswa dari jurusan IPS mengundurkan diri, Kamis (30/1/2025) dan Jumat (31/1/2025).

"Jadi kami dari tim kesiswaan dan tim BK ingin mengisi slot kosong itu dengan memanggil siswa lain yang awalnya tidak masuk daftar eligible."

"Akhirnya ranking mereka naik, tetapi karena ada proses pemanggilan ini, data belum selesai saat batas akhir pendaftaran," ujar Rachmasari, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribun Cirebon.

Pihak sekolah pun berusaha mengatasi kendala ini dengan menghubungi panitia SNPMB melalui email dan telepon, Sabtu (1/2/2025).

Namun, saat itu panitia menyatakan pendaftaran sudah ditutup pukul 03.00 WIB.

"Kami terus memantau hingga Minggu, ketika ada pengumuman perpanjangan waktu sampai pukul 14.00 WIB, kami langsung mengirimkan semua data."

"Tapi kami tidak tahu kenapa tidak ada respons dari pihak SNPMB," ucapnya.

Demi mencari solusi, perwakilan dari tim kesiswaan dan BK SMAN 7 Cirebon pun langsung bertolak ke Jakarta untuk menemui pihak Kemendikbudristek, pada Senin pagi.

"Keretanya baru berangkat pukul 07.30 WIB, jadi mereka baru sampai di sana sekitar pukul 10.30 WIB."

"Kami masih menunggu jawaban dari Jakarta mengenai solusi bagi para siswa," jelas dia.

Jika tidak ada solusi, Rachmasari menyebut, bahwa siswa yang gagal daftar SNPMB masih memiliki opsi lain, seperti mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi.

Kekecewaan Siswa Kelas 12

Seorang siswi kelas 12, Hanifa, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak diberi banyak kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam rapat.

"Kami tadi butuh permintaan maaf dari pihak sekolah, dan Alhamdulillah kepala sekolah sudah menyampaikannya."

"Pihak sekolah juga berjanji akan memfasilitasi pembelajaran atau membiayai bimbingan belajar (bimbel) untuk menghadapi SNBT atau UTBK," ucap Hanifa.

Namun, ia berharap janji tersebut segera direalisasikan sebelum ujian sekolah berlangsung.

"Kalau memang sekolah mau membiayai bimbel, kami ingin itu dilakukan dari sekarang, jangan setelah ujian sekolah, karena butuh persiapan matang," jelas dia.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Melani Indriasari menegaskan, bahwa pihak sekolah harus menepati janjinya.

"Anak-anak yang berhak harus mendapatkan haknya untuk bimbel gratis. Kami juga ingin tahu kelanjutan mereka setelah ini dan tidak ingin intimidasi terus terjadi," kata Melani.

Meski sekolah telah menawarkan kompensasi berupa bimbel gratis, Melani mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil rapat.

"Oke, soal SNBP ini mungkin dianggap selesai dengan kompensasi bimbel. Tapi kami ingin bukti, bukan hanya janji. Kita lihat saja ke depannya," ujarnya.

Kepsek Siap Mundur

Sementara Kepala SMAN 7 Kota Cirebon, Iman Setiawan menyatakan siap menerima sanksi, bahkan mundur dari jabatannya jika siswanya gagal daftar SNPMB 2025.

Pernyataan itu disampaikan Iman saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Cirebon, Kamis (6/2/2025).

“Saya selaku pimpinan. Kelalaian anak buah, itu berarti kelalaian juga pimpinan,” ujar Iman di depan anggota dewan, KCD, orang tua hingga siswa.

Ia menegaskan, akan bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi, termasuk jika harus menerima sanksi dari pihak terkait.

“Dan, saya bertanggung jawab dalam hal ini. Saya terima sanksi apa pun yang akan disampaikan oleh KCD ataupun oleh Dinas Pendidikan,” ucapnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id