Tolak PSN SWL, Nelayan Kenjeran Surabaya dan Mahasiswa Gelar Aksi di Kementerian KKP

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Nelayan Kenjeran bulat menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dilanjutkan.

Mereka menyuarakan sikap ini kepada sejumlah kementerian di Pemerintah Pusat.

Hal ini, merupakan langkah lanjutan, setelah sebelumnya masyarakat nelayan juga mendapat dukungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komisi C DPRD Surabaya.

Baca juga: DPR RI Tolak Reklamasi PSN Surabaya Waterfront Land, Sudah Serahkan Dokumen ke Menteri KKP

Upaya ini menjadi penting, mengingat hanya Pemerintah Pusat yang bisa menghentikan pengerjaan PSN. 

Kementerian yang didatangi nelayan tersebut, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (22/1/2025).

"Kami di Jakarta sejak Selasa (21/1/2025)," kata Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M), Heroe Budiarto dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (24/1/2025).

Di KKP, nelayan berharap Kementerian dapat menghentikan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar reklamasi.

Mereka bersama sejumlah aliansi dan organisasi masyarakat lain turut menggelar aksi.

"Kami menyerahkan dokumen penolakan dengan harapan kementerian mempertimbangkan suara nelayan, petani tambak, UMKM dan warga pesisir yang tersebar di 12 kelurahan, 4 kecamatan di Surabaya. Mereka semua terdampak," tutur Heroe. 

Perwakilan elemen nelayan tersebut, mengaku belum menemui titik terang. KKP seakan menutup pintu komunikasi dengan nelayan.

"Kami menduga ada nuansa politis," ujarnya.

Di Jakarta, pihaknya mendapatkan dukungan advokasi dari beberapa pihak lain. Di antaranya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

F3M turut berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah dan bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

"Kami mendapatkan bantuan advokasi dari berbagai pihak," ujar Heroe.

Selain dari elemen masyarakat, dukungan juga datang dari parlemen.

Fraksi PDI Perjuangan dan PKS DPR RI yang di antaranya Anggota DPR RI Reni Astuti, turut mengundang mereka dan ikut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP pada Kamis (23/1/2024) kemarin.

Melalui forum rapat kerja DPR bersama KKP, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS) menyerahkan dokumen penolakan PSN SWL dari F3M kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

"Kami dari atas balkon, berharap Kementerian menindaklanjuti dokumen penolakan ini," Heroe menuturkan.

Tak cukup dengan hal tersebut, nelayan dengan didukung mahasiswa dan organisasi Muhammadiyah Surabaya juga melayangkan surat kepada Ombudsman.

Menurut mereka, ada kesalahan administrasi dalam penerbitan status SWL sebagai bagian dari PSN Di antaranya, dugaan pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengembang SWL (dari yang awalnya kepemilikan seluas memiliki 50 hektare, namun bertambah hingga 100 hektare).

Kemudian, penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN yang dinilai tidak transparan.

"Hal ini memiliki potensi risiko praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme. Alasan penunjukan tersebut juga dipertanyakan, mengingat PT Granting Jaya memiliki beberapa catatan hukum," jelas Heroe. 

"Sehingga, kami mendesak Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah RI untuk membatalkan PSN SWL dengan alasan melanggar Perda RTRW, merusak RTH dan area konservasi, merampas ruang laut yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat pesisir hingga adanya potensi pelanggaran HAM jika PSN SWL tetap dilanjutkan," tegasnya. 

Tak cukup di sini, perjuangan nelayan rencananya masih akan berlanjut. Mereka tengah meminta audiensi dengan Menteri KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Kami saat ini tengah kembali ke Surabaya, karena kami juga harus berkerja sebagai nelayan. Namun, perjuangan ini belum selesai, karena kami akan terus berjuang hingga PSN SWL dibatalkan," Heroe menegaskan lagi.

Sebelumnya, dukungan terhadap sikap nelayan yang menolak PSN dilontarkan Anggota DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS).

Mereka juga menyerahkan dokumen penolakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pada penjelasannya, Sonny mengungkap telah bertemu nelayan di pesisir Surabaya.

Baca juga: DPRD Surabaya Tolak Proyek SWL, Cak Eri Mengaku Sudah Bersurat ke Pemerintah Pusat

Menurut Sonny, selayaknya Kementerian menindaklanjuti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang PSN yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

SWL sebagai PSN di era sebelumnya, layak untuk dievaluasi.

"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Forum Masyarakat Madani Maritim. Intinya adalah selaras dengan pernyataan Pak Presiden yang akan mengevaluasi PSN," kata Sonny.

"Mereka menolak reklamasi pantai di Timur Surabaya terkait dengan Surabaya Waterfront Land. Kenapa ini penting? Kami sampaikan langsung dokumen ini kepada Pak Menteri, karena kami sudah janji bahwa kami akan menyampaikan langsung kepada Pak Menteri," kata Sonny pada forum rapat kerja di DPR RI dengan KKP tersebut.