Curhat Pelaku UMKM Kuliner di Jawa Timur : Pilih Potong Laba Imbas Kenaikan Harga Elpiji

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pelaku usaha kuliner di Jawa Timur mengungkapkan imbas kenaikan harga LPG terhadap bisnis mereka. 

Untuk tetap bertahan di pasar, mereka memilih menurunkan laba.

"Kalau soal pengaruh [kenaikan harga dengan usaha), pasti ada pengaruhnya. Sebab, LPG menjadi salah satu bahan urgent bagi kita untuk mengolah makanan," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Jawa Timur, Indah Nugrowibowo ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Apalagi menurut Indah, gejala kenaikan biaya produksi tak hanya akibat kenaikan harga LPG saja. 

"Bagi kami yang produksinya setiap hari, kenaikan tersebut begitu terasa," tandas Indah.

Menyiasati kenaikan harga tersebut, masing-masing unit usaha memiliki startegi berbeda. 

Ada yang mengatur bahan baku, menyesuaikan ukuran, hingga mengurangi laba.

Langkah tersebut diambil karena dianggap lebih bijaksana dibanding menaikkan harga produk. 

"Untuk menaikkan barang, belum sampai ke sana sehingga masih kita hitung," kata pengusaha kue ini.

"Namun, ketika harga bahan baku naik dengan harga jual [produk] yang tetap sama maka otomatis akan mengurangi profit. Ini yang sementara dialami pelaku usaha kuliner," tandasnya.

 Ia menjelaskan, kenaikan ini berimbas kepada seluruh usaha sektor usaha kuliner. Terutama, para pelaku UMKM. 

"Sehingga, kami berharap kenaikan harga ini tetap disesuaikan dengan pendapatan masyarakat," katanya.

"Setelah masalah pandemi [Covid-19], masalah ekonomi ini belum berakhir. Daya beli masyarakat menurun sedangkan harga bahan baku naik sehingga dunia jasa boga lesu dibandingkan sebelum pandemi. Karenanya, [pemerintah] diharapkan dapat menaikkan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan bahan baku ini," kata Indah.

Kenaikan LPG memang berpotensi dapat mengurangi daya beli masyarakat. 

Pemkot Surabaya pun mengantisipasi lonjakan inflasi akibat kenaikan LPG tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga selaku penyedia LPG telah menjamin ketersediaan pasokan. 

"Namun, memang dengan kenaikan ini, juga mempengaruhi daya beli masyarakat di Surabaya," kata Wali Kota Eri di Surabaya saat dikonfirmasi terpisah.

Untuk itu, Wali Kota Eri tengah menghitung dampak kenaikan harga LPG terhadap kondisi ekonomi warga Kota Surabaya. 

"Jangan sampai dengan kenaikan LPG ini inflasi juga akan naik drastis di Kota Surabaya," ujarnya.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah terjun ke pasar memastikan inflasi terkendali. 

"Kami akan terus menghitung dan berkoordinasi dengan tim inflasi untuk memastikan kenaikan harga LPG dan bahan pokok lainnya tidak akan berdampak besar pada inflasi di Surabaya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma menjelaskan bahwa perubahan HET LPG 3 kg serentak dilakukan pada 15 Januari 2025. 

Naik 12,5 persen, kini harga LPG 3 kg ada di angka Rp18 ribu dari yang awalnya Rp16 ribu.

Vykka menuturkan bahwa perubahan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan Hiswana Migas, melalui SK Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 tentang HET LPG Tabung Kg di Provinsi Jatim.

“Terkait adanya keputusan tersebut, kemudian Pak Wali (Eri Cahyadi) mengeluarkan Surat Edaran (SE) wali kota terkait perubahan harga dan imbauan kepada seluruh warga untuk membeli LPG tabung 3 kg di pangkalan resmi,” ujar Vykka.

Oleh sebabnya, Vykka menegaskan, meskipun ada penyesuaian HET, ketersediaan stok LPG di Surabaya aman. 

Jika ada pedagang yang menjual harga di atas HET, hal itu dimungkinkan karena mempertimbangkan biaya transportasi dan keuntungan. 

“Maka dari itu, kami imbau kepada masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi,” katanya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS