Di Tulungagung, Kekerasan Antar Anggota Perguruan Pencak Silat Masih Jadi Masalah Utama

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung menginisiasi Rembug Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dengan melibatkan para tokoh berpengaruh di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/1/2025).

Mulai dari tokoh agama, akademisi, mahasiswa, wartawan, tokoh masyarakat, para influencer serta tokoh perguruan pencak silat berkumpul di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung.

Polres Tulungagung memaparkan data perkara yang ditangani di tahun 2024, dengan harapan ada antisipasi bersama di tahun 2025.

Berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi, konflik antar anggota perguruan pencak silat masih menjadi momok bagi warga.

Dari sisi jumlah kasus kekerasan antar pendekat, terjadi penurunan di tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Tahun 2023 terjadi 39 kekerasan antar pendekar dengan total 122 tersangka, terdiri dari 90 dewasa dan 22 anak-anak (kurang dari 18 tahun).

PSHT menyumbang 55 tersangka, terdiri dari 44 tersangka dewasa dan 11 tersangka anak-anak.

Pagar Nusa menyumbang 46 tersangka, terdiri dari 38 tersangka dewasa dan 8 anak-anak.

IKSPI Kera sakti menyumbang 7 tersangka, terdiri dari 4 dewasa dan 3 anak-anak.

Selain itu, ada 4 tersangka yang tidak berasal dari perguruan pencak silat.

Sementara di tahun 2024 terjadi 37 kasus kekerasan antar perguruan pencak silat, dengan 67 tersangka, terdiri dari 57 tersangka dewasa dan 10 tersangka anak-anak.

PSHT menyumbang 36 tersangka, terdiri 32 tersangka dewasa dan 4 tersangka anak-anak.

Pagar Nusa menyumbang 22  tersangka, terdiri dari 18 tersangka dewasa dan 4 tersangka anak-anak.

IKSPI Kera Sakti menyumbang 7 tersangka, terdiri 5 tersangka dewasa dan 2 tersangka anak-anak.

PSHW menyumbang 2 tersangka dewasa.

Kapolres AKBP Taat Resdi mengatakan, jika konflik antar oknum anggota perguruan pencak silat ini akan menjadi fokus utama di tahun 2025.

“Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama untuk mencegah antar oknum perguruan pencak silat. Salah satu usulannya dibentuk gugus tugas atau satuan tugas, ini kami apresiasi,” ujar Kapolres.

Kapolres mengingatkan, masalah konflik antar pendekar ini bukan sekedar masalah keamanan.

Faktor keamanan merupakan hilir dari konflik ini, sementara hulu masalah tidak pernah digarap.

Hulu masalah ini bersifat kompleks, karena ada masalah pendidikan, ekonomi, tenaga kerja, pelatihan, permodalan dan penyerapan anak muda di dunia kerja.

“Kalau terus digarap di hilir, masalahnya tidak akan selesai. Buktinya, sudah ada ratusan yang kami tangkap, kekerasan terus terulang,” tegasnya.

Kapolres mendorong gugus tugas atau satuan tugas yang diusulkan agar lekas bisa dibentuk.

Usulan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lanjutan untuk pematangan kelembagaan.

Pendekatan yang dilakukan Polres Tulungagung pun berubah, dari pendekatan pimpinan tingkat kabupaten menjadi pendekatan pimpinan perguruan pencak silat di kecamatan dan desa.

Kapolres mengatakan, masalah yang muncul justru ada di tingkatan kecamatan dan desa.

Sementara terbukti pendekatan di elite pimpinan selama ini belum berhasil menyelesaikan masalah.

Untuk tahap awal, pendekatan dilakukan di kecamatan yang selama ini menjadi pusat konflik.

“Biarlah saya yang mengalah, turun ke kecamatan atau kalau perlu ke tingkat desa, agar komitmen penanganan ini bisa optimal,” pungkasnya. 

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID