Pemerintah Pusat Pastikan Bakal Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Pusat memastikan, bakal melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Yusron Naufal Putra
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Pusat memastikan, bakal melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. 

Namun, evaluasi yang dimaksud belum bisa dilakukan saat ini, lantaran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu baru berlangsung dua hari. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, program ini akan terus dipantau. 

"Ini kan masih berlangsung terus, tentu nanti secara bertahap kami akan evaluasi. Kasih lah kesempatan sebulan atau dua bulan atau sampai Juni lah," kata Zulhas di sela Rakor Terbatas Bidang Pangan, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025). 

Menurut Zulhas, program tersebut tidak bisa dievaluasi hanya dari pelaksanaan dua hari. Sehingga, belum bisa dinilai apakah pelaksanaannya berjalan sukses atau masih ada kendala di lapangan.

Idealnya, Zulhas menyebut, program itu baru bisa dinilai sekitar dua bulan atau hingga enam bulan ke depan. Apakah berjalan efektif di lapangan. 

Termasuk pelaksanaannya pun, Zulhas menegaskan akan direalisasikan secara bertahap. 

Sebab diketahui, sekalipun telah dimulai pada Senin kemarin, namun hanya ada beberapa daerah yang menjadi titik pelaksanaan program makan bergizi gratis. 

Pemerintah pun telah menghitung anggaran dalam pelaksanaan makan bergizi gratis secara bertahap. 

"Anggarannya pun baru Rp 71 triliun. Jadi belum bisa semua. Nanti Juni dikumpulkan lagi anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional lagi ngumpulkan. Kalau Juni bisa tambah lagi Rp 140 triliun, maka semua orang bisa dikasih makan gratis. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang Rp 420 triliun," jelas Zulhas yang juga Ketua Umum PAN. 

Lantaran besarnya anggaran yang dibutuhkan, Zulhas menyatakan, saat ini terus berupaya untuk percepatan swasembada pangan.

Mengingat program ini membutuhkan misalnya beras dan bahan pangan lainnya. Pemerintah ingin agar tidak sampai melakukan impor. 

"Kami berusaha agar semuanya berjalan dengan baik," terang Zulhas

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved