Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan Bergulir, Ini Kata Wakil Rakyat di DPRD Jatim 

SURYA.CO.ID SURABAYA - Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama ramadan mendapat reaksi dari kalangan DPRD Jatim.

Meski mendukung, namun wacana ini diminta ajar dilakukan kajian mendalam termasuk menyiapkan metode agar bisa efektif bagi para siswa. 

Dukungan terhadap wacana ini misalnya disuarakan oleh Anggota Komisi E Puguh Wiji Pamungkas.

Sebagai informasi, wacana libur sekolah selama bulan ramadan ini sebelumnya bergulir dalam beberapa hari terakhir.

"Menurut saya, wacana ini cukup menarik," kata Puguh saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2025). 

Ia menilai, wacana ini bisa bermanfaat dalam pendalaman pendidikan karakter bagi peserta didik.

Momentum bulan ramadan bisa digunakan untuk memperkuat pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter diantaranya bisa dengan pendekatan aspek spiritual. 

Jika wacana ini akan diterapkan, skema yang bisa digunakan adalah dengan menyiapkan metode selama pembelajaran di rumah.

Misalnya dengan memberikan tugas yang termonitor disamping melaksanakan ibadah. Dalam kacamata Puguh, metode ini juga diterapkan untuk siswa non muslim. 

"Lalu, bagaimana yang non muslim. Saya pikir tetap bisa diterapkan. Makanya konsepnya bukan libur. Yang muslim mengoptimalkan momentum ramadan dengan tugas dan yang non muslim juga begitu. Pendalaman sesuai dengan agamanya," kata Puguh yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. 

Sebagai anggota dewan, dia mendukung wacana ini. Namun, dengan kajian mengenai kurikulum dan metode yang efektif.

"Panduan belajarnya harus juga disiapkan secara serius oleh pemerintah. Supaya bisa efektif agar tidak sekedar libur tapi bisa berkualitas," terangnya. 

Wacana libur sekolah sebulan selama ramadan belakangan ini memang ramai dibicarakan di publik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai kebijakan libur sekolah selama bulan Ramadan.

Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini rencana penerapan kebijakan tersebut masih wacana.