Bupati Gus Yani Tanda Tangan Rekomendasi UMK Gresik 2025 Naik Rp 300 Ribu Lebih, Segini Totalnya

SURYA.co.id | GRESIK - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), sudah menandatangani surat rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Gresik 2025.

UMK Gresik 2025 naik 6,5 persen sesuai pemerintah pusat, menjadikan UMK Gresik 2025 menjadi Rp 4.943.763.

Rekomendasi yang ditandatangani Gus Yani sudah dibawa Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin ke Malang, untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Jawa Timur, Senin, 16 Desember 2024.

"Pemkab Gresik berpendapat bahwa mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait aturan kenaikan UMK Gresik 2025," ujar Zainul Arifin, Kepala Disnaker Gresik.

Zainul sapaan akrabnya, menambahkan, aturan kenaikan upah yang digunakan Dewan Pengupahan Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024, yang menjelaskan kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

Kenaikan 6,5 % menjadikan UMK Gresik 2025 diusulkan menjadi Rp 4.943.763 atau naik Rp 301.732 dari UMK 2024 sebesar Rp 4.642.031.

"Pak Bupati berpendapat bahwa arahan presiden tersebut, sudah melalui banyak masukan dan pertimbangan baik dari unsur pengusaha maupun pekerja secara nasional," paparnya.

Lebih lanjut, Zainul menjelaskan prosedur pengusulan UMK Gresik tahun 2025 sudah dilakukan, termasuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan masukan dalam rapat dewan pengupahan Gresik.

Rekomendasi yang ditandatangani Bupati Gresik, akan dijadikan usulan untuk menentukan besaran UMK Gresik 2025 oleh Gubernur Jawa Timur.

"Tapi semuanya tergantung pada Gubernur yang menentukan," jelas Zainul.

Di sisi lain, unsur serikat pekerja memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah, yakni mendukung Permenaker 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimunlm 2025.

"Dengan pola kenaikan 6,5 persen, UMK Gresik 2025 diprediksi akan menyentuh angka berkisar Rp 4,94 juta," jelas perwakilan SPSI Gresik M Nur Sholihin.

Pihaknya mendukung penuh hal tersebut lantaran trlah memenuhi unsur pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar di Kota Pudak, meliputi makanan, minuman, kesehatan, hingga jaminan hari tua.

"Perlu diketahui bahwa para pekerja juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten, serta memperhatikan kepentingan perusahaan sesuai prinsip proporsionalitas," bebernya.