Penyebab Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Marah Anggaran 2025 Dipotong Oposisi?

SURYA.co.id - Apa yang menjadi penyebab Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam waktu Indonesia akhirnya terjawab?

Pengumuman darurat militer ini ternyata dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran tahun 2025.

Presiden Yoon menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik. 

ia juga menuduh pemangkasan anggaran tersebut membuat negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik.

Baca juga: Sosok Suharji Penjual Es Teh yang Dihina Gus Miftah, Kini Dapat Rezeki Nomplok Terima Banyak Bantuan

Baca juga: Beda Keterangan 2 Pejabat Polri Soal Polisi Tembak Mati Pelajar Semarang, Keluarga Korban Bereaksi

Yoon kemudian menjuluki oposisi—yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang—sebagai kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim. 

"Saya akan mengembalikan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," kata Yoon dalam pidato pengumumannya itu.

Urgensi dari pernyataan tersebut adalah untuk menghilangkan kekuatan pro-Korea Utara dan menjaga kebebasan dan ketertiban konstitusional.

Menurut Pasal 77 Ayat 1 Konstitusi Republik Korea, Presiden berhak mengumumkan darurat militer sesuai dengan ketentuan undang-undang bila diperlukan untuk menanggapi kebutuhan militer atau menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat dengan kekuatan militer pada saat perang, insiden, atau keadaan darurat nasional yang setara.

"Saya akan melenyapkan kekuatan antinegara dan pro-Korea Utara yang terang-terangan," kata Presiden Yoon Suk-yeol dalam konferensi pers yang disiarkan televisi YTN, Selasa malam.

Ia merujuk pada kekuatan antipemerintah yang berupaya memakzulkan 22 pejabat pemerintah sejak pelantikan pemerintahannya.

Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan sejumlah pejabat pemerintahannya telah menjadi sasaran pemakzulan oleh orang-orang dari Partai Demokrat yang ia sebut pro-Korea Utara.

"Ini melumpuhkan kerja peradilan dengan mengintimidasi hakim dan memakzulkan sejumlah jaksa, memakzulkan Menteri Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, memakzulkan Ketua Komisi Komunikasi Korea, dan memakzulkan Auditor," katanya.

"Bahkan pemerintahan pun dilumpuhkan oleh pemakzulan direktur dan upaya untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Nasional," lanjutnya.

Presiden yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat menyalahkan Partai Demokrat yang memotong 4,1 won dari anggaran tahun 2025.

"Termasuk 1 triliun won cadangan terhadap bencana, 38,4 miliar won tunjangan perawatan anak dan proyek pengembangan ladang gas laut dalam lapangan kerja kaum muda," katanya, seperti diberitakan Joongang