Di Forum HAPPI, Nelayan Surabaya Kembali Kompak Tolak Proyek Reklamasi SWL

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Para nelayan dari pesisir Surabaya tetap kompak menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL). 

Berbicara pada forum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Cabang Surabaya, Sabtu (30/11/2024), mereka justru mendesak para ahli dan akademisi untuk ikut mendukung aspirasi mereka.

Berlangsung di Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya, Forum Group Discussion (FGD) ini awalnya ingin mendengarkan penjelasan dari para pihak.

Selain perwakilan nelayan dan masyarakat pesisir, pertemuan ini juga menghadirkan pihak pengembang, akademisi hingga perwakilan pemerintah.

Perwakilan Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur, Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid menjelaskan, bahwa forum ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

HAPPI turun untuk mendengarkan harapan banyak pihak, hingga nantinya memberikan rekomendasi kepada PT Granting Jaya sebagai pengembang PSN SWL.

"Kami selama ini mendengarkan berita simpang siur terkait PSN ini. Padahal, ini merupakan bagian dari bidang yang seharusnya dikaji oleh HAPPI," kata Prof Daniel.

"Sehingga, kami sebagai asosiasi profesi tidak bisa diam saja melihat hal ini. Kami membentuk tim untuk ikut mengkaji proyek tersebut," imbuh alumnus program M.Phil leading to Ph.D di Dept. of Marine Technology, the University of Newcastle upon Tyne, Inggris ini.

Pihaknya mengakui, proyek multi-years tersebut memiliki dampak luas dan risiko besar. 

"Secara umum, bisa dibilang agak suram, ya suram. Namun, ini bergantung pada preposisi kita," ujar Prof Daniel.

Namun, menurut Pengajar Jurusan Teknik Perkapalan dan Teknik Kelautan ITS Surabaya ini, kekhawatiran masyarakat soal dampak tersebut harus disikapi. 

Di antaranya, dengan menghadirkan sejumlah rekayasa teknologi yang mengantisipasi dampak negatif, baik kepada masyarakat maupun lingkungan.

"Kami sebagai insinyur dilatih untuk membuat rekayasa teknologi itu. Kami percaya bahwa teknologi itu untuk dihadirkan," tuturnya.

"Mungkin ide ini sedikit bersifat antroposentrisme (berpusat pada manusia), tidak terlalu ecosentris (semua aspek lingkungan mempunyai nilai). Tapi, kami katakan bahwa pembangunan adalah proses sintesis lingkungan bukan sekadar dari proyek kemudian dampaknya bagaimana," tambah kata mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Surabaya ini.

Sehingga, HAPPI juga akan mengkaji hukum, lingkungan, sosial, ekonomi, dan beberapa lainnya. 

"Kami percaya bahwa pembangunan ini memang ada dampaknya. Saya kira, ini memang banyak kekawatiran yang memang valid. Namun, kalau nantinya berdasarkan hasil kajian memang clear and clean, kita bisa maju. Namun, kalau unclear dan unclean, kita harus reject," tegas Prof Daniel.

Forum diskusi tersebut sempat mendapat hujan interupsi, ketika perwakilan PT Granting Jaya sebagai pengembang PSN SWL mulai menyampaikan paparan. Jalannya forum pun sedikit menghangat.

Sebagian warga melayangkan pertanyaan soal teknis pengusulan SWL kepada Pemerintah Pusat, hingga akhirnya berstatus PSN. 

Ada pula yang menanyakan kepastian Analisis dampak lingkungan (AMDAL), peruntukan lahan hasil reklamasi, antisipasi perubahan kontur tanah lautan, hingga antisipasi penurunan hasil tangkapan ikan pasca reklamasi.

HAPPI sebagai penyelenggara pun tak ketinggalan turut mendapat sorotan warga. 

Menurut mereka, organisasi profesi tersebut terkesan memberikan ruang bagi pengembang.

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M), Heroe Budiarto menyayangkan, forum tersebut terlaksana di tengah ramainya penolakan warga.

"Ini bukan acara yang digelar kali pertama. Kami sudah pernah bertemu di DPRD Kota, DPRD provinsi, pemerintah kota dan forum-forum lainnya," kata Heroe dikonfirmasi seusai acara.

Aliansi yang berisikan perwakilan warga dari 12 kelurahan terdampak, awalnya berharap forum bisa menggali akar masalah. 

"Para ahli ini bisa melakukan riset dan penelitian terhadap proyek yang meresahkan bagi warga ini," ujarnya.

Namun, pihaknya justru menganggap HAPPI memfasilitasi pengembang. 

"Kami sebenarnya meminta peneliti ini bisa independen dengan menyampaikan hasil riset secara akademis dan bertanggungjawab," tutur Heroe.

Apalagi, penolakan oleh warga juga telah mendengarkan penjelasan akademisi. 

"Misalnya, adanya penyimpangan dalam tata ruang wilayah, menyalahi kedaulatan laut hingga berbagai potensi pelanggaran lainnya," tegasnya.

Di sisi lain, PT Granting Jaya hadir dengan diwakili Komisaris, Soetiadji Yudho beserta juru bicara PT Granting Jaya, Agung Pramono serta beberapa jajaran direksi.

Agung Pramono menegaskan, bahwa proyek tersebut telah melalui mekanisme panjang. 

"Kami sebelum forum ini pun sudah berusaha melakukan sosialisasi dengan bertemu para nelayan," katanya.

Pihaknya juga menegaskan, akan menghormati hasil kajian yang nantinya akan dikeluarkan oleh HAPPI pasca forum tersebut. 

"Kalau memang proses kajian ini dinyatakan negatif, kami akan serahkan kepada pemerintah. Sebab, legal standingnya dari pemerintah," ujar Agung.

"Namun, kami berharap bahwa tahapan ini harus dilewati terlebih dahulu. Jangan sampai, forum baik seperti ini kemudian dibubarkan atau medan bicaranya dikuasai pihak tertentu," imbuhnya.

Untuk diketahui, Surabaya Waterfront Land (SWL) menjadi satu di antara 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diumumkan Pemerintah Pusat pada April 2024 lalu. 

Diklaim tanpa memakai uang negara, proyek ini akan mengerjakan pembangunan pulau buatan seluas 1.084 hektare (ha) yang terbagi dalam 4 blok dengan rincian Blok A 84 ha, Blok B 120 ha, Blok C 380 ha dan Blok D 500 ha.

Merupakan proyek panjang yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun, pekerjaan ini akan dilaksanakan PT Granting Jaya. 

Ditargetkan bisa mengangkat nilai produksi nelayan, proyek ini baru masuk pengurusan pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID