Belanja Pegawai Sudah 'Lahap' APBD 2025, Sulit Bagi Bupati Pasuruan Terpilih Wujudkan Janji Kampanye

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Siapa pun pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024, diprediksi akan kesulitan merealisasikan janji politik yang ditawarkan selama masa kampanye.

Itu terjadi setelah konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang masih dalam  pembahasan antara Tim Anggaran (timgar) dan Badan Anggaran (Banggar), kurang ideal.

Sebelumnya, belanja pegawai akan mendominasi alokasi anggaran dalam APBD 2025 Kabupaten Pasuruan sebesar 42,39 persen dari total kemampuan APBD. Angka ini jauh melebihi batas maksimal 30 persen.

Seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sementara itu, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik hanya 33,63 persen.

Baca juga: Sosok Ita Sombo Allo, Polwan Perkasa Berparas Ayu Tugas Di Papua Disebut Mirip Veronica Tan

Baca juga: Perjuangan Husen Kakek Penjual Buku Gambar demi Rawat Cucu Sendirian, Makan 1 Nasi Bungkus Dibagi 2

Belanja infrastruktur ini justru lebih rendah dari batas minimal 40 persen yang juga diatur dalam UU tersebut.

Memang masih ada kemungkinan perubahan postur anggaran sampai batas akhir pembahasan.

Hanya saja, jika rancangan konstruksi APBD 2025 yang dibuat oleh Timgar tidak banyak mengalami perubahan sampai hari disahkannya, maka besar kemungkinan tidak banyak janji politik yang bisa direalisasikan kelak.

Janji Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, maka keterbatasan alokasi anggaran akan jadi hambatan besar.

Termasuk janji politik mengentas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan, bantuan langsung, atau subsidi, yang sudah hampir bisa dipastikan akan sulit dieksekusi tahun depan.

Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih kemungkinan besar akan kesulitan merealisasikan janjinya, karena struktur APBD 2025 untuk infrastruktur dan pembangunan lainnya justru lebih kecil dibandingkan belanja pegawai.

Program-program yang selama ini dijanjikan dan digaungkan tampaknya berpotensi sulit diterapkan, kecuali jika Bupati dan Wakil Bupati bisa memaksimalkan anggaran yang ada dan melalukan langkah strategis lain.

Maka, ini menjadi tantangan Bupati atau Wakil Bupati terpilih. Tanpa langkah korektif yang tegas, janji politik beresiko menjadi hanya sebatas komitmen tanpa realisasi nyata di masyarakat.

Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) mengaku pesimistis melihat konstruksi APBD 2025 yang sedang dibahas sekarang dan janji - janji yang ditawarkan dua pasangan calon.

“Sepertinya, siapa pun yang akan menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, akan kesulitan merealisasikan janji politiknya kalau melihat struktur anggaran sekarang,” kata Lujeng, Senin (25/11/2024).

Apalagi, Lujeng meyakini program - program yang ditawarkan dua pasangan calon selama masa kampanye ini butuh sokongan anggaran besar untuk merealisasikannya.