Ditanya Soal Surat Ijo Saat Debat Pilwali Surabaya 2024, Ini Jawaban Cak Eri Cahyadi

"Itu diperbolehkan dan tertera dalam surat edaran menteri," katanya.

Cak Eri mengakui, ada sebagian pemilik Surat Ijo yang tak puas dengan kebijakan ini. Mengingat, beberapa pemilik menginginkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun menurutnya, solusi ini menjadi yang terbaik untuk sama-sama mendapatkan win-win soluition antara keinginan warga dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

Pemkot tetap bisa mengizinkan warga menempati lahan dengan biaya yang relatif murah dan tidak menyalahi aturan.

"Kami mohon maaf. Kami tidak bisa melanggar aturan itu. Itulah perjuangan yang sudah kami lakukan dengan Cak Ji (Calon Wakil Wali Kota Armuji). Ini perjuangan maksimal kita semua," tegas Cak Eri.

Menurutnya, animo masyarakat untuk mengajukan HGB di atas HPL terus meningkat. 

Berlangsung bertahap, ini akan menjangkau seluruh kelurahan.

"Hari ini sudah ada ratusan yang mendaftar. Tapi, mohon maaf belum semua. Sekarang masih berproses. Tidak ditolak. Kami akan melakukan semua dengan biaya serendah-rendahnya sesuai aturan dari Kementerian," katanya.

"Ayo warga yang punya Surat Ijo, inilah perjuangan maksimal kita semua. Agar bisa menjadi HGB di atas HPL selama 80 tahun, ayo urus bareng di BPN" katanya.

Dengan demikian, warga juga tak perlu membayar biaya sewa kepada Pemkot Surabaya. 

"Kami akan bergerak mendampingi. Sehingga, pemegang HGB di atas HPL cukup membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) saja," katanya.

"Insya Allah, dengan model seperti ini tidak ada yang melanggar hukum. Kalau kami mensertifikatkan menjadi hak milik, insyaallah kami akan berada paling awal melanggar hukum. Pangapunten, sak estu (mohon maaf, sungguh)," katanya.

Menurutnya, solusi HGB di atas HPL ini akan menjadi percontohan konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan warga. 

"Bukan hanya surat ijo, tapi juga tanah milik KAI, negara. Semoga inilah bisa bisa memberikan kebahagiaan bagi warga Surabaya, terutama bagi warga yang ada di IPT," katanya.

Selama ini, permasalahan sengketa lahan Surat Ijo ini memang telah berjalan puluhan tahun.