Tim Hukum Paslon 01 Datangi KPU Situbondo, Desak Kepastian Jadwal Debat Publik Ketiga

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Tim hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah mendatangi kantor KPU Situbondo, Jumat (15/11/2024).

Kedatagan tim hukum paslon nomor urut 01 ini, tidak lain untuk mempertanyakan alasan penundaan jadwal debat publik ketiga Pilkada Situbondo.

Karena seharusnya jadwal debat ketiga adalah Kamis (14/11/2024), tetapi kemudian ditunda

Ada sekitar 10 orang dari tim hukum Rio-Ulfi yang dikomandani Eko Kintoko tersebut. Mereka ditemui langsung Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno dan komisioner lainnya di ruang Media Center KPU Situbondo.

Eko Kintoko mengatakan, mereka beraudensi dengan KPU terkait kelanjutan jadwal debat ketiga sebagai hasil rakor di Polres Situbondo tersebut.

"Dari audensi itu KPU menyatakan masih akan menggelar pleno untuk menentukan jadwal debat itu. Mungkin besok kita sudah dapat jadwalnya," kata Eko.

Karena waktunya mepet, pengacara senior ini mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan jika KPU telah menentukan jadwalnya. "Kami menanyakan jadwal debat itu ke KPU," kata Eko.

Alasan pihaknya langsung datang ke KPU, sambung Eko, karena masyarakat mempertanyakan dan menunggu debat ketiga itu.

Ia menegaskan, debat ini menjadi alasan tingginya animo masyarakat untuk mengetahui gagasan, pemikiran dan program para paslon. Karena itu pula antusiasme masyarakat untuk menonton sangat tinggi.

"Debat ini ditayangkan di televisi di jadwal prime time yang dinantikan masyarakat Situbondo. Mereka ingin melihat paslon memaparkan visi dan misinya," jelasnya.

Untuk mekanisme debat nanti, Eko menyerahkan sepenuhnya kepada KPU. "Yang jelas paslon nomor 01 siap dan menjamin keamanan. Jika tidak perlu bawa massa, kami siap," tegasnya.

Sementara Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno mengatakan, pihaknya menerima audensi tim paslon 01 terkait beberapa hal, di antaranya berkaitan pelaksanaan debat. "Tadi kami sudah menyampaikan apa yang menjadi poin audensi itu," kata Hadi.

Hadi menjelaskan, KPU tetap berpegang teguh dengan regulasi namun persoalan ini tidak bisa diputuskan sepihak. "Untuk itu kita harus melalui rapat pleno dulu," ujarnya. ****