Pertanyaan Panelis Pilkada Pasuruan 2024 Dianggap 'Merugikan', Tim Gus Mujib-Ning Wardah Kritik KPU

SURYA.co.id | PASURUAN - Ketua Tim Hukum pasangan calon Gus Mujib-Ning Wardah (MUDAH), Maulana Sholehodin, mengkritik tajam KPU Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan debat pertama Pilkada Pasuruan 2024 pada 17 Oktober lalu.

Menurutnya, KPU gagal menjaga netralitas dalam debat perdana Pilkada Pasuruan 2024 lantaran pertanyaan yang muncul dari panelis dianggap menyudutkan, dan merugikan paslon nomor urut 01.

Pertanyaan panelis yang dibacakan pembawa acara menyebut bahwa tidak melihat dengan jelas visi misi terutama di paslon 01, tentang kata peningkatan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Setelah itu, pembawa acara mengatakan, kecuali di paslon 02 yang menyebut istilah membangun SDM unggul dan kompetitif.

Pernyataan itu yang dianggap tim MUDAH sebagai salah satu upaya yang tidak baik.

“Bagi saya, prolog dari pertanyaan itu adalah upaya untuk menggiring opini bahwa visi misi paslon 02 lebih baik dengan 01. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya saja tidak perlu membuat prolog,” katanya.

Menurut dia, panelis tidak perlu membuat persepsi publik dengan upaya penggiringan opini.

Maka, ia meminta KPU untuk mengganti panelis untuk debat selanjutnya.

“KPU harus berani menegur panelis yang membuat pertanyaan tidak netral dan menjatuhkan salah satu calon dan itu paslon yang kami usung. Tidak baik menggiring oponi dan persepsi publik,” terangnya.

Disampaikannya, ada tiga hal yang dilakukan oleh pembawa acara atas pertanyaan yang disusun panelis.

Pertama, mengkritisi dengan pernyataannya bahwa jelas dalam visi misi paslon 01 tidak ada keberpihakan terhadap pendidikan.

Setelah itu, pernyataan panelis membandingkan.

Itu terbukti dengan pernyataan bahwa tidak seperti paslon 02 yang menyebut dengan jelas ada program membangun SDM unggul dan kompetitif.

Yang ketiga menafsirkan.

Panelis mencoba menafsirkan bahwa program yang diusung paslon MUDAH tidak lebih baik dengan paslon 02. Ia menyebut, ini ada indikasi keberpihakan.

“Bukan tidak sengaja, ini disengaja sangat jelas. Kami keberatan dengan kasus ini, kami minta panelis itu diganti. Karena tidak ada jaminan, di debat berikutnya pertanyaan yang disusun merugikan paslon kami,” urainya.

Maulana meminta KPU harus fair.

Kalau KPU tidak berani mengganti panelis patut diduga ada sesuatu di tubuh KPU.

Ia mengaku tidak ragu mengambil langkah hukum dengan melaporkan KPU ke DKPP.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Ainul Yakin mengaku sejak awal tidak tahu isi dari pertanyaan yang disusun panelis sebagai bentuk menjaga kerahasiaan isi atau materi dari pertanyaan untuk debat calon.

“Kami juga kaget muncul pernyataan seperti itu. Padahal, sebelumnya kami sudah briefing para panelis sebelum penyusunan pertanyaan untuk materi debat untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” urainya.

Dia mengaku akan memperbaiki ke depan.

Artinya, KPU akan memastikan bahwa kejadian yang kemarin tidak akan terulang kembali, dan hal itu akan menjadi catatan untuk perbaikan di pelaksanaan debat selanjutnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yoenianto juga menyebut, panelis tidak sepatutnya membandingkan visi misi antar paslon, tapi lebih menajamkan atau mengeksplor visi misi antar paslon.