Andriyanto Akhiri Tugas Sebagai PJ Bupati Pasuruan, LSM Ingatkan Hidden Agenda Saat Pilkada 2024

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pengabdian Andriyanto sebagai PJ Bupati Pasuruan harus berakhir. Itu setelah Kemendagri tidak lagi memperpanjang penugasan Andriyanto di Kabupaten Pasuruan dan mengembalikannya sebagai Kepala Brida Pemprov Jatim. 

Senin (23/9/2024) lalu, Andriyanto berpamitan kepada ribuan ASN, PPPK, dan keluarga besar Pemkab Pasuruan. Andriyanto menyampaikan terima kasih karena kebersamaan dan kolaborasi selama setahun ini sudah banyak mengukir prestasi.

“Terima kasih sudah mau bersama-sama. Ini buah kerja keras panjenengan semua. Saya hanya memotivasi dan mengingatkan untuk menjadi ASN yang amanah," kata Andriyanto.

Andriyanto juga meminta maaf jika selama kerjasama lalu ada perbuatan dan perkataan yang membuat tidak nyaman dan tidak berkenan. Ia juga menitip pesan pentingnya profesionalisme sebagai seorang abdi negara dan pelayan masyarakat agar bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan benar.

Pergantian ini mendapatkan kritik. Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA), Lujeng Sudarto menilai keputusan pergantian PJ Bupati perlu dikritik.

Disampaikan Lujeng, pergantian PJ Bupati menjelang Pilkada memang patut dipertanyakan. Apakah berdasarkan hasil evaluasi, atau ada hidden agenda (agenda terselubung) lain jelang Pilkada.

 “Saya ingatkan, jangan sampai ada hidden agenda untuk political interest menjelang kontestasi Pilkada Pasuruan 2024,” terang Lujeng.

Lujeng menilai, kinerja Andriyanto selama menjabat PJ Bupati Pasuruan cukup baik. Kalau Kemendagri menilai kinerjanya buruk, maka ini bertolak belakang.

Sebab selama menjabat di Pasuruan, Andriyanto banyak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas beberapa capaiannya. “Nah, jika ada hidden agenda atas pergantian PJ Bupati maka sangat mungkin untuk kepentingan politik praktis,” sambung Lujeng. 

Jika asumsi political interest yang dominan maka siapa pun PJ yang ditunjuk oleh Kemendagri harus diawasi jangan sampai dalam posisi tidak netral.

Apalagi, kata Lujeng, sampai mengarahkan dan mengerahkan sumberdaya pemerintah daerah untuk kepentingan elektoral dalam Pilkada 2024. 

“PUSAKA dan kekuatan civil society akan mengawasi ketat PJ Bupati baru agar jangan sampai menjadi boneka yang diperalat untuk memihak salah satu kandidat calon bupati,” urainya.

Menurutnya, pergantian atau sirkulasi jabatan di pemerintahan itu sesuatu yang wajar, tetapi semestinya juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja. Pergantian itu bukan karena faktor pesanan political interest. 

Sehingga pergantiannya sesuai dengan kebutuhan bukan karena titipan. “Nah, jika Andriyanto diganti bukan karena alasan kinerja, berarti pergantian tersebut aroma politiknya sangat kental,” tutupnya. ****