Belum Dipayungi Perda dan Jamsos, Guru Madin Probolinggo Gantungkan Harapan ke Gus Haris-Lora Fahmi

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Setelah Gus, Lora dan Nun di Kabupaten Probolinggo mendeklarasikan dukungannya kepada Gus Haris-Lora Fahmi, kini hal serupa dilakukan oleh par guru Madrasah Diniyah (Madin).

Ratusan guru Madin yang tergabung Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Probolinggo menentukan sikap politiknya menghadapi Pilkada serentak tahun 2024.

Deklarasi dukungan untuk pasangan calon Gus Haris-Lora Fahmi itu diadakan di Aula Pondok Pesantren (PP) Mambaul Huda, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Selasa (10/9/2024). 

Tidak hanya dihadiri ratusan guru madin atau guru non-ASN, deklarasi itu juga diikuti para guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) hingga kiai kampung di Kabupaten Probolinggo. 

Deklarasi itu juga dihadiri Gus Haris yang ditemani anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Moh Al-Fatih dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Deni Ilhami dari Fraksi Gerindra.

Pembina DPC FKDT Kabupaten Probolinggo, Gus Achmad Ubaidillah mengatakan, dukungan diberikan kepada Gus Haris - Ra Fahmi, bukan tanpa pertimbangan yang matang. Hal itu juga demi nasib para guru Madin.

"Sudah 20 tahun lebih nasib guru Madin begini saja, perda (peraturan daerah) pun kita tidak punya. Padahal organisasi kita ini tidak hanya di Probolinggo, namun sampai wilayah dan pusat," kata Gus Ubai.

Duet Gus Haris-Ra Fahmi, menurut Gus Ubai, yang notabene representasi dari kalangan pesantren, diyakini dapat memperbaiki nasib para guru Madin. Bahkan jika pun ada politik uang, ia memastikan guru Madin tidak akan goyah.

"Perda tentang Madin dan kesejahteraan kita selama lima tahun ke depan, tidak bisa ditukar dengan uang, apalagi hanya Rp 50.000. Guru Madin tidak bisa diintimidasi, bukan pegawai negeri jadi tidak takut dipecat," paparnya.

Sementara Gus Haris mengaku sangat prihatin dengan nasib guru Madin selama ini. Menurutnya, di Jawa Timur ada 6 daerah yang belum memiliki Perda Madin, salah satunya Kabupaten Probolinggo. 

"Khusus di zona Tapal Kuda, Kabupaten Probolinggo satu-satunya daerah yang belum memiliki Perda Madin. Padahal di sini ada 1.511 madin, 15 ribuan guru Madin dan 288 ponpes. Seharusnya nasibnya bisa lebih baik," ujar Gus Haris.

Karena itu, menurut Gus Haris, ada beberapa hal yang akan dilakukannya jika ia diamanahi memimpin Kabupaten Probolinggo. Selain Perda Madin, ia bertekad memperjuangkan jaminan sosial dan program pengembangan skill guru Madin.

"Insya Allah sebelum bupati terpilih dilantik, Perda Madin bisa disahkan. Kami memiliki 35 kursi di parlemen, mayoritas di DPRD Kabupaten Probolinggo," ungkap Gus Haris.

Gus Haris menegaskan, guru Madin juga perlu dilindungi oleh jaminan sosial, meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pelatihan dan pengembangan skill berkala.  "Jaminan sosial ini buat jaga-jaga karena selama ini kan tidak ada. Beasiswa S1 untuk saya pikir juga perlu untuk guru Madin," pungkasnya. *****