Pesantren Membentuk Satgas Anti Narkoba, Bersama BNN Lindungi Para Santri dan Masyarakat

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - BNN Kota Kediri menginisiasi pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan pondok pesantren di Kota Kediri. Upaya ini telah dirintis di Ponpes Wali Barokah, Rabu (17/7/2024) lalu.

Upaya itu menindaklanjuti sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Ponpes Wali Barokah. Kegiatan yang diikuti ratusan santri, guru dan pengurus pondok.

Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) BNN Kota Kediri dengan pengurus Ponpes Wali Barokah.

Kepala BNN Kota Kediri, AKBP Yudha Wirawan menjelaskan, MoU dilakukan untuk saling menjaga antar santri jangan sampai terpapar atau menyalahgunakan narkoba.

Selain itu bakal digelar sosialisasi sebagai upaya preventif agar para santri dan pengurus pondok mengetahui bentuk, modus dan ciri-ciri pemakai narkoba.

Dan diharapkan seluruh keluarga besar pondok pesantren mengetahui dan menjaga pondok pesantren bersih dari narkoba (Bersinar).

Ke depannya juga bakal ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas Anti Narkoba untuk membantu BNN Kota Kediri memberikan informasi dan edukasi kepada santri.

Selain itu bakal diwujudkan regulasi atau aturan untuk menjaga dan mewujudkan pondok pesantren Bersinar. Pihak pondok akan membuat aturan yang mengikat untuk menjaga santri tidak terpapar narkoba.

Sementara Ketua DPD LDII Kota Kediri, Agung Riyanto bersyukur telah ada kerjasama dengan BNN Kota Kediri yang dituangkan dalam bentuk MoU. "Ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan selanjutnya untuk membentengi santri dan anak-anak kita dari pengaruh narkoba," jelas Agung.

Pada sosialisasi juga dilakukan tes urine secara acak bagi peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN. "Ponpes Wali Barokah ingin membantu pemerintah, karena darurat narkoba sudah sangat memprihatikan," tambahnya.

Diharapkan para santri dan keluarga besar warga pesantren bisa terhindar dari narkoba. Apalagi secara hukum agama, haram dan dilarang serta ada sanksi yang berat dari pemerintah. *****