Pemkot Surabaya Kaji Penambahan 2 SMP Negeri Baru Demi Jalur Zonasi yang Memberikan Keadilan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kajian untuk menambah SMP negeri baru pada 2025.

Hal tersebut dilakukan, demi memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses pendidikan negeri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, ada dua hal yang menjadi evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini. Di antaranya, jalur zonasi yang memberikan keadilan untuk masing-masing kelurahan. Serta, perhitungan jumlah siswa dengan daya tampung sekolah.

"Kami minta MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk menghitung jumlah murid," kata Wali Kota Cak Eri di Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, apabila berdasarkan jumlah anak memang membutuhkan tambahan sekolah, maka pembangunan bisa dilakukan di 2025.

"Insya Allah, tahun depan kami akan melihat apakah perlu menambah sekolah atau tidak," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Menurut Cak Eri, ada beberapa sekolah di beberapa kawasan yang memiliki jumlah siswa cukup besar, karena terbatasnya jumlah sekolah. Di antaranya, di kawasan Surabaya Utara.

"Di sana (SMP) negeri/swasta sebenarnya ada. Namun, jumlah (lulusan SD) banyak. Sehingga nggak cukup. Makanya, kami akan diskusikan apakah akan menambah kelas atau sekolah baru," lanjut Cak Eri.

Pembangunan sekolah baru, mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah anak di beberapa kelurahan dalam satu kecamatan.

"Kenapa saya minta KK (kartu keluarga) harus berdomisili di Surabaya? Karena di antaranya untuk akurasi pemetaan ini," jelas Cak Eri.

"Setelah tahu jumlah KK, jumlah anak yang akan masuk SD dan jumlah anak yang masuk SMP, kami bisa memetakan mana yang wilayahnya kurang (rombel/sekolah) atau pun lebih," paparnya.

Hal ini memperbaiki sistem perencanaan pembangunan sekolah sebelumnya yang tidak mendasarkan pada jumlah penduduk. Serta, ada pula yang membangun sekolah tanpa mempedulikan lokasi.

"Bahkan, ada yang dua sekolah berbeda kelurahan/kecamatan tapi jejer (berdampingan). Kalau zonasi, pasti menang (yang) tinggal di sekitarnya," tutur Cak Eri.

"Makanya kami akan mengajak MKKS untuk duduk bareng. Apa perlu menambah sekolah atau hanya rombel," tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh menambahkan, bahwa kajian tersebut akan menghitung jumlah penduduk dan daya tampung sekolah negeri maupun swasta. Termasuk, menghitung peluang penduduk di sebuah wilayah pindah ke wilayah lainnya.

"Misalnya, setelah 5 tahun bisa saja populasi ini bertambah, bisa juga bergeser (pindah/berkurang). Populasi dan jumlah kelulusan ini akan menjadi bahan diskusi bersama," tegasnya.

Pada prinsipnya, pihaknya akan menghitung pemerataan sekolah negeri maupun swasta, sehingga sama-sama bisa berkembang optimal.

"Jangan sampai di satu kelurahan/kecamatan ada 4-5 SMP negeri, sementara di kelurahan lainnya tidak ada. Ini yang nantinya menjadi pertimbangan apakah perlu menambah sekolah atau cukup dengan rombongan belajar," lanjut Yusuf Masruh.

Saat ini, jumlah SMP negeri di Surabaya mencapai 56 sekolah, sedangkan SMP swasta mencapai 262 sekolah.

Dari sekitar 39 ribu lulusan SD di Surabaya, daya tampung sekolah SMP negeri hanya sekitar 17 ribu murid, sehingga sisanya akan masuk sekolah swasta.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID