Inilah Pasangan yang Bakal Diusung PKB Lawan Khofifah-Emil Dardak, Duet dengan Menteri Jokowi

SURYA.co.id - Akhirnya terkuak sosok pasangan yang bakal diusung PKB untuk melawan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024.

Pasangan tersebut terdiri dari kader PKB dan PDIP, yakni KH Marzuki Mustamar dan Tri Rismaharini.

Duet antara Marzuki dan Risma ini mencuat setelah Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditunjuk untuk mengurus desk Pilkada Serentak 2024 Syaiful Huda angkat bicara.

Menurut Syaiful, duet Kiai Marzuki Mustamar-Tri Rismaharini (Risma) menarik untuk diusung pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.

"Kiai Marzuki berpasangan dengan Bu Risma saya kira menarik," ujar Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: Rekam Jejak Pramono Anung Penantang Khofifah di Pilgub Jatim Jagoan PDIP, Bersaing dengan Risma

Huda menjelaskan, DPW PKB Jatim telah berkomunikasi dengan PDI-P terkait duet Marzuki-Risma ini.

Sebab, kata dia, PDI-P sebenarnya ingin kadernya menjadi wakil gubernur, berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa.

Namun, seiring berjalannya waktu, Khofifah terlihat semakin mantap berpasangan dengan Emil Dardak.

"Beberapa rekomendasi partai sudah langsung memaketkan Mba Khofifah dengan Mas Emil Dardak," ucapnya.

Lagi pula, Huda mengatakan, Khofifah merupakan kader PKB, sehingga mereka sudah tahu plus dan minus Khofifah.

Dia menyebut ada juga pasangan incumbent yang maju di Pilkada Jatim, tapi berakhir dengan kekalahan.

Khofifah-Emil Dardak sendiri merupakan Gubernur-Wagub Jatim pada periode sebelumnya.

"Jadi potensi Mba Khofifah kalah juga masih bisa," kata Huda.

Terkait sosok Marzuki Mustamar, Huda mengklaim akar rumput dan simpatisan PKB sangat menginginkan Marzuki maju sebagai cagub di Jatim.

Menurutnya, sosok Marzuki yang pernah aktif di PWNU Jatim dan juga berpengalaman sebagai PNS membuatnya dekat dengan masyarakat.

Sebelumnya, PKB memastikan tidak akan mengusung mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024.

Alasan PKB tak mengusung Khofifah selaku incumbent atau petahana karena kinerjanya selama memimpin masyarakat Jawa Timur dianggap kurang berprestasi.

Wakil Sekretaris Jendral PKB Syaiful Huda menyebutkan, rekam jejak Khofifah tidak lebih bagus dari kinerja gubernur sebelumnya, Soekarwo atau Pakdhe Karwo.

Kinerja Khofifah yang masih dianggap minor, misalnya, kenaikan Indeks Pembangunan Mansusia (IPM) masyarakat Jawa Timur yang relatif kecil.

Khofifah juga dinilai kurang berhasil mengentaskan angka kemiskinan di Jawa Timur.

"Dan, terobosan program-program yang dilakukan Khofifah tidak terlalu baik dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kepentingan masyarakat di Jawa Timur," kata Huda dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (11/6/2024).

Berikut sosok pasangan KH Marzuki Mustamar dan Tri Rismaharini.

1. KH Marzuki Mustamar

Melansir dari Wikipedia, KH Marzuki Mustamar lahir 22 September 1966.

Ia adalah Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur sekaligus mantan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur masa khidmat 2018-2023.

Ia terpilih bersama dengan K.H. M. Anwar Manshur selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur berdasarkan hasil konferensi wilayah yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri pada Ahad, 29 Juli 2018.

Ia semakin dikenal setelah memimpin prosesi baiat Ustaz Hanan Attaki yang resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama, sekaligus dijadikan guru oleh Ustaz Hanan Attaki.

Model kepemimpinan dan ceramah Kiai Marzuki sangat berbeda dengan Ketua PWNU Jawa Tengah K.H. Mohamad Muzamil atau Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad.

Pendidikan formal Kyai Marzuki dapat dituliskan sebagai berikut:

• TK Muslimat Karangsono Kanigoro, Blitar tahun 1972
• MI. Miftahul ‘Ulum, Tahun 1979
• SMP Hasanuddin, Tahun 1982
• Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tlogo, Tahun 1985
• Pondok Pesantren Nurul Huda, Mergosono
• LIPIA Jakarta, Tahun 1988
• S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malang, Tahun 1990
• S2 Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Tahun 2004
• S3 Universitas Islam Malang (UNISMA), tahun 2023

Sementara itu, pendidikan non formal beliau lalui dengan berguru ke berbagai Pondok Pesantren dan Para Kyai.

Salah satu gurunya adalah K.H. A. Masduqi Machfudz, ulama Kota Malang, Jawa Timur.

Kyai Marzuki saat ini juga merupakan Dosen di Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang.

Pada tahun 2010, ia telah melahirkan salah satu karya monumental yang kini sudah puluhan kali dicetak ulang dan disampaikan di hampir ke seluruh penjuru nusantara dalah Kitab Al-Muqtathafat li ahl al-Bidayat.

Buku berbahasa arab ini berisi sanggahan kepada beberapa kelompok, terutama kelompok salafi wahabi yang suka membid’ahkan amaliah kaum Nahdliyyin, dikutip dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan kaidah Ushul Fiqh.

Karya lainnya adalah buku berjudul, "Solusi Hukum Islam Bersama Kiai Marzuqi Mustamar" yang terbit pada 2016.

2. Tri Rismaharini

Melansir dari Wikipedia, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Bu Risma lahir 20 November 1961.

Ia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020.

Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya.

Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.

Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada Jawa Timur 2013.

Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Whisnu Sakti Buana, putra politisi senior PDI-P / wakil ketua MPR RI periode 1999-2004, Soetjipto Soedjono, yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil wali kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014.

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma-Whisnu diusung oleh PDI-P dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen dari jumlah suara keseluruhan. Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.[7]

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.

Risma juga pernah menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan pada tahun 2002 yang berhasil memodernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Surabaya dari sistem manual menjadi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat itu lebih dikenal dengan istilah e-Procurement, kesuksesan sistem tersebut mengikuti suksesnya pengembangan sistem lainnya seperti e-Government dan e-Budgeting yang lebih dahulu dikembangkan. Dalam hal e-Procurement, kota Surabaya tercatat sebagai pelopor awal dibandingkan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.[9]

Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Tri Rismaharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.

Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, lulus pada tahun 2002.[12] Dalam acara ITS EXPO, April 2014, Tri Rismaharini mengungkap keinginan untuk menjadi dosen di almamater seusai selesai mengabdi sebagai Wali Kota Surabaya.[13]

Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).[14] Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKB Usul Duet Marzuki Mustamar-Risma untuk Kalahkan Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim".

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id