Jelang Puncak Haji 2024, Penjagaan Menuju Makkah Semakin Ketat, Anggota DPR Pun Terkena Razia

SURYA.CO.ID, MAKKAH - Penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M terasa berbeda seiring pengawasan yang demikian ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah yang akan masuk ke Makkah. 

Jauh hari, otoritas Arab Saudi telah menerbitkan aturan yang melarang haji tanpa tasreh atau visa resmi haji. Akibatnya, pemeriksaan visa dilakukan secara ketat. 

Pendatang dengan visa ziarah dan beragam jenisnya, sejak 15 Zulkaidah sampai 15 Zulhijjah dilarang masuk Makkah.

Banyak warga dari berbagai negara yang terkena razia dan dikeluarkan dari Makkah. 

Mendekati puncak haji, pemeriksaan pun semakin ketat. Hal itu juga dirasakan juga oleh anggota DPR.

Bahkan, salah satu anggota DPR Arteria Dahlan berbagi pengalamannya ditangkap polisi saat akan masuk ke Makkah. 

Hal sama dirasakan Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. Keduanya sempat ditangkap polisi karena dianggap jemaah haji ilegal. 

Hal itu diceritakan di sela rapat Tim Pengawas (Timwas) DPR RI dengan Kementrian Agama di wilayah Jarwal, Makkah. 

Arteria bercerita kalau dia sempat dimasukkan ke dalam ruangan kurang lebih sekitar 10 menit.

Setelah dilakukan proses komunikasi dan koordinasi, akhirnya mereka berdua dibebaskan.

Peraturan yang demikian ketat yang terjadi di Arab Saudi dan pengalaman yang dirasakan oleh Arteria Dahlan dan Ashabul Kahfi diharapkan bisa menjadi pelajaran bersama bagi seluruh warga. 

Pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menerapkan aturan secara lebih ketat terkait penggunaan visa haji dan itu harus dipatuhi.

Rapat itu dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief. 

Hadir juga, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, para pejabat Eselon II Ditjen PHU, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, dan delegasi Amirul Haj.

Sementara dari Timwas DPR, hadir pimpinan DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yakni Marwan Dasopang, Abdul Wahid, Diah Pitaloka, dan Ace Hasan Syadzily.