KPK Beber 5 Faktor Pemicu Korupsi, Pejabat Pemda Bangkalan Diharapkan Tidak Lagi Trauma Masa Lalu

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Pemkab Bangkalan serta masyarakatnya sudah pernah ternoda selama dua kali kepemimpinan akibat korupsi. Sejarah buruk itu masih menorehkan trauma di kalangan OPD untuk menangani pekerjaan yang bersentuhan dengan anggaran karena takut melanggar aturan.

Sampai kemudian mendapat pencerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam roadshow empat hari, sejak Kamis (30/5/2024) sampai Minggu (2/6/2024). Selama empat hari itu, KPK Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menggelar Roadshow Bus KPK 2024 bertema ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’.

Selama empat hari, KPK memaparkan panjang lebar kepada para pejabat di lingkungan pemkab, kepala desa, mahasiswa, masyarakat, hingga kepada kalangan pelajar berkaitan dengan rambu-rambu hingga ranah mana saja yang berpotensi terjadinya korupsi.

Seperti halnya teori Pentagon Fraud yang dipaparkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief saat membuka roadshow di Pendapa Agung Bangkalan, Kamis (30/5/2024).

Pentagon Fraud merupakan teori yang menjelaskan unsur-unsur kecurangan melalui lima elemen; yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan atau kompetensi, dan arogansi. Lima elemen dasar itu merupakan faktor yang mendorong individu melakukan tindak pidana korupsi.

“Kehadiran KPK sangat bermanfaat untuk teman-teman OPD, membantu teman-teman pemda tidak lagi trauma, tidak lagi negatif thinking, pengertian-pengertian yang diberikan KPK sangat membantu sekali, “ ungkap PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edie kepada SURYA, Senin (3/6/2024).

Selama lebih dari 7 bulan menjabat sebagai PJ Bupati Bangkalan, Arief mengakui ada kecenderungan traumatik dari OPD-OPD di lingkungan pemkab atas peristiwa masa lalu. Sehingga secara tidak langsung membelenggu para pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk berinovasi dalam pembangunan.

“Selama ini ada kecenderungan OPD-OPD di pemda trauma. Karena itu, saya sangat berterima kasih sekali KPK telah memberikan penjelasan-penjelasan yang seharusnya tidak menjadi trauma bagi aparat pemda, sepanjang kita bekerja dengan baik, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku,” jelas Arief.

Sebelumnya teori Pentagon Fraud yang dipaparkan Amir Arief menyebutkan bahwa pangkat, jabatan, dan kewenangan yang masuk elemen kapabilitas cenderung beresiko menjadi godaan untuk berperilaku curang.

Selain kekuasan yang di dalamnya berkaitan dengan pangkat, jabatan, dan kewenangan, KPK juga menyebut faktor penyebab individu berperilaku korup adalah tidak berjalannya semua instrumen pengawasan internal selaku quality control.

Seperti tidak berjalannya Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehingga terciptanya opportunity atau kesempatan terjadinya tindakan korupsi.

Arief mengatakan, sebelum kehadiran KPK memberikan pencerahan, para pejabat dan pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab Bangkalan merasa ketakutan untuk sekadar melaksanakan tugas, sengaja menunggu perintah pimpinan.

Arief kemudian mencontohkan ketika ia membawa investor, dugaan-dugaan yang kemudian muncul adalah bahwa ia akan menerima fee ataupun saham. Menurutnya, itu merupakan pola pikir masa lalu yang tidak boleh dipelihara.

Padahal, lanjutnya, seharusnya bawahan turut memberikan dukungan, ikut memberikan solusi dalam upaya memecahkan masalah, bagaimana harus bertindak dan bersikap, mengatur administrasi supaya tidak melanggar.

“Jadi tercipta suasana takut berinovasi, takut melaksanakan tugas, jadi sengaja menunggu perintah, main aman biar pimpinan yang kena, ini kan lucu,” papar Arief.