Amunisi Partai Pendukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024 Bakal Berkurang? PPP Belum Kompak Sepenuhnya

SURYA.co.id - Khofifah Indar Parawansa tampaknya bakal kehilangan 'amunisi' partai pendukungnya di Pilgub Jatim 2024.

Hal ini lantaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum kompak memberikan dukungan untuk Khofifah.

Padahal, sebelumnya Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur Mundjidah Wahab resmi memberikan surat rekomendasi untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, Sabtu (18/5/2024).

Tapik rekomendasi tersebut kini malah menimbulkan gejolak di internal PPP.

Sebab, DPP PPP merasa rekomendasi yang dikeluarkan DPW PPP Jatim belum lama ini menyalahi aturan organisasi.

Baca juga: Kekuatan PKB untuk Lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 Bertambah, PKS Beri Sinyal Bakal Merapat

Wakil Ketua Umum PPP Musyaffa Noer mengaku dirinya dan jajaran di DPP kaget begitu mengetahui rekomendasi kepada Khofifah-Emil dikeluarkan oleh pengurus setingkat DPW.

Berdasarkan regulasi partai, sedianya surat rekomendasi dikeluarkan oleh DPP.

"Kami tentu menyayangkan itu, karena itu menyalahi peraturan organisasi," kata Musyaffa yang juga anggota DPRD Jatim saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin (20/5/2024).

Mantan Ketua PPP Jatim itu menjelaskan, dalam pedoman organisasi sudah diatur mengenai mekanisme pencalonan kepala daerah termasuk Pilgub.

Pertama, pengurus DPW harus melakukan pendaftaran terbuka sebagai mekanisme awal pencalonan. Semua boleh mendaftar.

Setelah rampung pendaftaran, DPW selanjutnya melaporkan hasil pendaftaran kepada DPP PPP untuk selanjutnya digodok sebelum mengeluarkan rekomendasi pencalonan.

Musyaffa menyebut, tahapan atau mekanisme itu tidak dilakukan oleh DPW PPP Jatim.

"DPP merasa tidak dilibatkan dalam proses rekomendasi di Jawa Timur. Karena seharusnya pengurus DPW tidak punya wewenang untuk memberikan rekomendasi Pilgub. Wewenang DPW hanya memberikan laporan dan usulan. Itu sesuai PO," ujar Musyaffa.

Politisi kawakan yang juga Koorwil Pilkada Jawa Timur ini mengaku mendapat teguran keras dari DPP lantaran kesalahan mekanisme rekomendasi oleh PPP Jatim tersebut.

"Ini bukan soal siapa yang direkom, tapi mekanismenya yang salah," ungkap Musyaffa.