ASN Lumajang Dilarang Buat Postingan Politis, PJ Bupati Jatuhkan Sanksi Bagi Pelanggar Netralitas

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu lalu sudah terjadi kasat mata, dann hal ini diharapkan tidak terulang saat Pilkada Lumajang 2024. Sejak awal warning sudah disampaikan PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni agar para ASN berhati-hati menggunakan media sosial (medsos).

Peringatan agar bijak bermedsos itu berkorelasi dengan postingan yang kerap bernuansa politis, yang dilakukan ASN. Ia menegaskan bahwa ASN harus selalu menjaga netralitas jelang Pilkada Lumajang 2024.

Indah menegaskan tidak segan memberi sanksi apabila ada ASN yang terbukti membuat postingan berupa foto dan artikel yang memuat unsur politis.

"Ketika berfoto atau bermedsos, harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa menyiratkan simbol politisasi. Marilah kita bersama-sama menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan undang-undang," ujar Indah ketika dikonfirmasi, Kamis (16/5/2024).

Menurut Indah, aturan netralitas bagi seluruh ASN Pemkab Lumajang wajib dipatuhi jika masih ingin karier sebagai abdi negara tetap berlangsung.

"Pegawai ASN, PTT, dan GTT memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan netralitas ini. Aturan harus ditegakkan dan siapapun yang melanggar harus disanksi. Saya meminta agar hal ini ditegakkan di semua instansi," tandas wanita yang akrab disapa Yuyun itu.

Kata Indah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN, ASN memiliki dua tugas utama.

Yakni memberikan pelayanan publik dengan baik dan menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk konkrit dari pemersatu ini adalah menjaga netralitas, terutama dalam masa Pilkada. "Penting sekali menjaga perilaku yang netral dalam setiap tindakan, bahkan dalam hal sekecil apapun," tutupnya. ****