Santoso : Tak Akan Maju di Pilkada Kota Blitar 2024 Kalau Tidak Dapat Rekom dari PDIP

SURYA.CO.ID, BLITAR - Wali Kota Blitar, Santoso mengaku tidak akan maju di Pilkada Kota Blitar 2024 kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan (PDIP). 

Hal itu disampaikan Santoso usai mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Pilkada 2024 di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Blitar, Rabu (1/5/2024). 

"Saya sudah sepakat dengan kader PDIP, kalau direkom (PDIP) kami jalankan, kalau tidak (dapat rekom PDIP) ya istirahat. Saya tidak akan ikuti pinangan dari partai lain (untuk maju di Pilkada Kota Blitar 2024. Ini sebagai bentuk keseriusan saya sebagai kader dalam menjalankan tugas-tugas partai," kata Santoso. 

Seperti diketahui, Santoso merupakan wali kota Blitar yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Kota Bitar 2020.

Baca juga: Santoso dan Bambang Kawit Ambil Formulir Pendaftaran Bacawali di DPC PDIP Kota Blitar

Kali ini, Santoso berniat maju lagi di Pilkada Kota Blitar 2024 lewat PDI Perjuangan. 

Sebagai bentuk keseriusannya, Santoso menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Blitar. 

"Sekali lagi, kalau tidak mendapat rekom dari PDIP, saya istirahat (tidak maju di Pilkada Kota Blitar 2024). Saya akan menikmati masa pensiun, karena dari segi usia dan fisik saya sudah saatnya istirahat," ujarnya. 

Ditanya apakah optimistis mendapatkan rekomendasi lagi dari PDI Perjuangan di Pilkada Kota Blitar 2024, Santoso mengaku tidak bisa memprediksi. 

Baca juga: Ditanya Apakah Maju Lagi Lewat PDI Perjuangan di Pilkada Kota Blitar 2024, Ini Jawaban Santoso

Menurutnya, rekomendasi calon kepala daerah menjadi kewenangan dari DPP PDI Perjuangan.

"Saya tidak bisa memprediksi, itu sudah jadi kewenangan DPP PDI Perjuangan. Yang penting semua proses terlampaui terlebih dulu, karena penentunya tetep dari DPP PDI Perjuangan termasuk rekomendasi," katanya. 

"Saya yakin DPP PDI Perjuangan selektif memberikan rekomendasi untuk calon kepala daerah. DPP pasti menerjunkan survei kepatutan untuk mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah," lanjutnya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA