Pilgub Jatim 2024

Rekam Jejak Mundjidah Wahab Calon Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim, Lebih Populer Dibanding Emil

Inilah rekam jejak Mundjidah Wahab calon pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2024, diklaim lebih populer dibanding Emil Dardak.

kolase SURYA.co.id
Mundjidah Wahab (kiri) dan Khofifah Indar Parawansa (kanan). Mundjidah Wahab merupakan Calon Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim. Lebih Populer Dibanding Emil Dardak. 

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Mundjidah Wahab calon pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2024, diklaim lebih populer dibanding Emil Dardak.

Diketahui, nama Mundjidah Wahab muncul sebagai calon pendamping Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah menyodorkan nama Mundjidah Wahab sebagai calon pendamping Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Wakil Ketua DPW PPP Jatim KH RPA Mujahid Ansori, Mundjidah Wahab layak sebagai cawagub.

Mundjidah Wahab juga cukup populer di Jawa Timur.

Baca juga: Lawan Berat Khofifah di Pilgub Jatim Berkurang Usai Risma Batal Maju, Kini Tinggal Pesaing dari PKB

Bahkan ia mampu menyaingi eks Wagub Jawa Timur Emil Dardak.

Selain memimpin partai di Jawa Timur, Mundjidah Wahab juga kenyang pengalaman dalam karir politiknya.

Pernah menjabat sebagai DPRD Jombang, DPRD Jatim hingga masuk ke eksekutif.

Yakni menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang periode 2013–2018, kemudian terpilih sebagai Bupati Jombang pada periode 2018–2023.

Selain rekam jejak, Mujahid menyebut Mundjidah Wahab juga memiliki trah sebagai putri salah satu pendiri Nahdlatul Ulama,yakni KH Abdul Wahab Chasbullah.

Peluang Mundjidah Wahab untuk digandeng Khofifah dinilai juga sangat besar. Kendati PPP hanya punya modal 4 kursi DPRD Jatim.

Menurut Mujahid, urusan Pilkada akan banyak ditentukan oleh magnet perorangan, tidak melulu ditentukan kacamata politik hasil Pileg.

Jika dua srikandi ini bisa diduetkan, Mujahid meyakini peluang menang hingga kinerja kepemimpinan periode mendatang akan semakin baik.

Khofifah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU bergandeng dengan putri pendiri NU.

"Tentu usulan ini bukan tanpa alasan, karena dua orang ini merupakan tokoh," tandasnya.

Melansir dari Wikipedia, Mundjidah Wahab lahir 22 Mei 1948.

Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab
Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab (surya/yusron naufal)

Ia adalah politisi asal Jombang. Saat ini merupakan mantan Bupati Jombang periode 2018-2023.

Sejak tahun 1971, perempuan ini sudah menjadi anggota DPRD Jombang.

Pada periode berikutnya, dari tahun 1997 hingga 2012, ia juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

Ia merupakan anak kelima dari salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Mundjidah Wahab lahir pada tanggal 22 Mei 1948 di Jombang.

Ia pernah mengenyam pendidikan di SDN Sambong Jombang hingga tahun 1962, MI Islamiyah Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus tahun 1963, dan MMA Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus Tahun 1968.

Ia juga pernah masuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Jawa Tengah.

Kiprah politik:

Bupati Jombang Periode 2018–2023

Wakil Bupati Jombang Periode 2013–2018

Ketua DPC PPP Jombang 2016-2021

Pengurus DPW PPP Jawa Timur

Ketua WPP DPW PPP Jawa Timur, Tahun 2004–2009, Tahun 2007–2012

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur

Anggota DPRD Kab. Jombang, Tahun 1971–1992

Anggota DPRD Prov. Jawa Timur, Tahun 1997–2014.

Diketahui, Wakil Ketua DPW PPP Jatim KH RPA Mujahid Ansori menegaskan nama Khofifah Indar Parawansa kini tengah dipertimbangkan untuk diusung di Pilgub Jatim 2024.

Kendati berseberangan pilihan di Pilpres 2024, Mujahid menegaskan kontestasi Pilpres tak bisa disamakan dengan situasi politik untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Baca juga: Pilkada 2024, LDII Dukung Penuh Khofifah Indar Parawansa Kembali Pimpin Jatim

Menurutnya PPP akan realistis memahami konteks politik di daerah, sehingga PPP tak mempersoalkan perbedaan politik saat Pilpres lalu.

"Saya kira situasi politik antara Pilpres dan Pilkada kan berbeda, atmosfernya pun beda. Sehingga segala kemungkinan sangat terbuka. Nanti keputusan di DPP," kata Mujahid saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin (8/4/2024).

Menurut Mujahid, berbagai kemungkinan dalam kacamata politik selalu terbuka.

PPP menegaskan tidak akan kaku menyikapi berbagai konteks politik di daerah termasuk di Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak dan Ketua DPW LDII Jawa Timur KH M Amrodji Konawi saat diwawancara dalam acara Silaturahim Syawal 1445 Hijriyah dan Tausiyah Kebangsaan yang diadakan oleh LDII Provinsi Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sabilurrosyidib Annur, Surabaya, Sabtu (27/4/2024) sore.
Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak dan Ketua DPW LDII Jawa Timur KH M Amrodji Konawi saat diwawancara dalam acara Silaturahim Syawal 1445 Hijriyah dan Tausiyah Kebangsaan yang diadakan oleh LDII Provinsi Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sabilurrosyidib Annur, Surabaya, Sabtu (27/4/2024) sore. (SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro)

Apalagi sejauh ini hanya ada nama Khofifah di bursa Pilgub Jatim 2024.

"Menurut saya, bisa jadi tidak linier antara Pilpres dengan Pilkada. Politik itu kan dinamis, apalagi situasi daerah kan berbeda, sehingga jangan sampai disamakan antara Pilpres dan Pilkada," terang Mujahid.

PPP menyadari jika mengusung Khofifah, maka akan bergabung dengan koalisi gemuk.

Sebab sejauh ini, sudah ada empat partai yang memberikan rekom kepada Khofifah, yakni PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

Selain empat partai tersebut, juga ada PDI Perjuangan yang tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Khofifah.

Menanggapi hal itu, Mujahid menyebut PPP belum secara khusus bicara soal koalisi.

Namun sementara hanya mempertimbangkan nama Khofifah sebagai calon gubernur.

"Yang saya lihat memang sosok kuat saat ini adalah Bu Khofifah. Apalagi kami sebagai pengusung di Pilgub sebelumnya," ucap Mujahid. 

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam berpendapat bangunan koalisi di Pilgub memang bisa jadi berbeda dengan Pilpres.

Sebab, parpol akan berhitung dengan berbagai variabel mengenai aspek politik kontestasi di daerah, sehingga tidak jarang koalisi nasional tidak linier hingga tingkat daerah.

"Karena itu, parpol belum tentu mempertimbangkan formasi koalisi seperti yang terjadi di pilpres. Di Pilgub, Parpol bisa berkawan dengan parpol lain yang tidak menjadi koalisinya dalam pilpres," ungkap Mubarok.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved