Rekam Jejak Hakim MK Saldi Isra yang Beda Pendapat Putusan Sengketa Pilpres, Sebut Pemungutan Ulang

SURYA.CO.ID - Ini lah rekam jejak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra yang berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam memutus perkara sengketa pilpres 2024. 

Dalam pendapatnya, Saldi Isra mengatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang di sebagian daerah. 

Hakim Saldi Isra memberikan catatan pada dua hal yakni, penyaluran dana bantuan sosial serta keterlibatan aparat, aparatur negara dan penyelenggara negara. 

Saldi Isra mengatakan, dalil pemohon yang menyebutkan adanya politisasi bansos terbukti.  Begitu juga dengan mobilisasi aparat, aparatur negara, penyelenggara negara.

"Dalil pemohonan berkenaan politisasi bansos dan mobilisasi aparat, aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan alasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Maka, seharusnya Mahkamah (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah," tegas Saldi Isra. 

Baca juga: Gelagat Anies dan Ganjar Pranowo saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres: Tertawa, Senyum, Lirik-lirik

Selain Saldi Isra, dua hakim juga berpendapat beda yakni Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

Adapun dalam perkara ini, MK menyatakan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies-Muhaimin.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

Sidang ini dimulai pada pukul 09.06 WIB, pertimbangan putusan dibacakan bergantian oleh delapan hakim yang tergabung dalam majelis, minus Anwar Usman.

Saat mengawali pembacaan putusan, Suhartoyo menyebutkan bahwa putusan ini diambil setelah membaca permohonan Anies-Muhaimin sebagai pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban KPU sebai termohon.

Kemudian, membaca dan mendengar keterangan kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait, serta keterangan saksi, ahli, dan kesimpulan dari kubu Anies-Muhaimin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kubu Prabowo-Gibran, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI.

Selanjutnya, MK juga membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial.

MK pun membaca keterangan amicus curiae dari berbagai pihak serta memeriksa alat bukti yang diberikan Anies-Muhaimin, KPU RI, Prabowo-Gibran, dan Bawaslu RI.

Putusan yang dibacakan ini hanyalah putusan atas permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin, masih ada permohonan dari Ganjar-Mahfud yang akan dibacakan oleh hakim MK.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi, dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran.

Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi karena KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Rekam Jejak Saldi Isra

Saldi Isra memiliki gelar Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.

Ia lahir pada 20 Agustus 1968.

Saldi Isra merupakan ahli hukum, profesor hukum, dan hakim Indonesia.

Dilansir Surya.co.id dari Wikipedia, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023–2028.

Anwar Usman (kanan) dan Saldi Isra (kiri) yang ikut sidang putusan Batas Usia Capres-Cawapres. (Tribunnews)
Pada 11 April 2017, ia menjadi Hakim Konstitusi Republik Indonesia, salah satu dari dua pengadilan tertinggi di Indonesia.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, ia adalah seorang profesor hukum tata negara di Universitas Andalas.

Sepanjang karier akademisnya, ia menerima penghargaan sehubungan dengan upayanya melawan korupsi di Indonesia.

Saldi lahir dari pasangan Ismail dan Ratina. Sekolah dasar hingga menengah ditempuh di kampung halamannya.

Setelah dua kali gagal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) pada tahun 1988 dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) tahun 1989, akhirnya ia diterima di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada tahun 1990.

Setelah menjadi Mahasiswa Teladan Berprestasi Utama I Universitas Andalas pada tahun 1994, ia meraih gelar Sarjana Hukum dengan predikat lulus Summa Cum Laude pada tahun yang sama.

Pendidikan jenjang pascasarjana ia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya (2001) dan gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada (2009, predikat lulus Cum Laude).

Pada tahun 2010, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Sejak masih berstatus mahasiswa S-1 ia menekuni bidang kepenulisan.

Pengangkatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 27 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi memberhentikan salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, setelah ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tanggal 21 Februari, Presiden Joko Widodo menunjuk sebuah komite untuk memilih penggantinya.

Panitia membuat daftar 45 kandidat dan kemudian mewawancarai 12 kandidat terpilih.

Pada tanggal 3 April, komite merekomendasikan tiga kandidat kepada presiden, dan Saldi adalah pilihan pertama.

Beberapa hari kemudian, Jokowi mengumumkan pemilihan Saldi, dan pada tanggal 11 April ia dilantik di Istana Merdeka.

Penghargaan

• Bintang Mahaputera Adipradana (2023)
• Bung Hatta Award (2004)
• Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi (2012).
• Tokoh Muda Inspiratif versi Kompas (2009).
• Universitas Andalas (UNAND) Award bidang Penelitian (2007)
• Award of Achievement for People Who Make a Difference dari The Gleitsman Foundation, USA (2004)
• Bung Hatta Anti-Corruption Award (2004)
• SCTV Award sebagai Dosen Favorit Universitas Andalas dalam Rangkaian Kegiatan SCTV Goes to Campus (2003)
• Dosen Teladan II Universitas Andalas Tahun 2002.
• Dosen Teladan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2002.
• Lulusan Terbaik (S1) Universitas Andalas dengan prediket Summa Cumlaude Wisuda Maret 1995.
• Mahasiswa Berprestasi Utama Tingkat Nasional Tahun 1994.
• Mahasiswa Berprestasi Utama I Universitas Andalas tahun 1994.
• Mahasiswa Berprestasi Utama I Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1994.

Gelagat Anies Baswedan

Gelagat dan ekspresi Anies Basedamn berubah-ubah saat menyaksikan sidang putusan Pilpres 2024. 

Seperti ketika ketika hakim menolak dalil-dalil mereka soal keberpihakan penjabat kepala daerah dan ASN dalam masa kampanye Pilpres 2024, Anies tampak  senyum-senyum. 

Sebelumnya, dalam dalilnya, Anies kompak menyebut kasus-kasus ketidaknetralan ASN, mulai dari dugaan mobilisasi aparat desa dan pendidikan, sampai dugaan pelanggaran kampanye oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Reaksi Kocak Gibran dan Selvi Ananda Kedatangan Pria Berkaus Ganjar-Mahfud saat Open House

Begitu pula kasus dugaan ketidaknetralan dalam pencopotan baliho saat kedatangan Presiden Joko Widodo di Bali maupun penyambutan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana terhadap Prabowo Subianto.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebut, dalil-dalil berkaitan dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif itu tidak beralasan menurut hukum.

Setiap kalimat "tidak beralasan menurut hukum" itu terucap oleh hakim, Anies tersenyum.

Sementara Ganjar tertawa.

Beberapa kali, Ganjar tertawa bersama ketua tim hukumnya Todung Mulya Lubis hingga bahunya terguncang, misalnya ketika MK mementahkan pelanggaran kampanye Zulkifli Hasan.

Pada saat yang lain, ia manggut-manggut dan tertawa bersama cawapres pendampingnya, Mahfud MD yang duduk di sebelahnya.

Pada momen ketika MK menyatakan dalil dugaan mobilisasi aparat desa di Kabupaten Bogor tidak beralasan menurut hukum, Anies segera menengok ke sisi kanan ke arah Ganjar yang pada saat bersamaan juga menengok ke arahnya.

Anies tersenyum lebar sembari menaikkan kedua alisnya kepada Ganjar.

Sementara itu, Ganjar tersenyum lebar sebelum kemudian membetulkan posisi duduknya di ruang sidang.

Dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama hadir, sedangkan Prabowo-Gibran tidak gadir.

Di bagian lain, Anies Baswedan tampak senyum-senyum dan beberapa kali mengangguk-anggukkan kepalanya ketika hakim Arsul Sani mengungkit pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterkaitan bantuan sosial (bansos) dan citra Presiden Joko Widodo terhadap kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Secara umum, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis-statistik (menggunakan pendekatan ekonometrika), yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu.

MK menyinggung bahwa kelak diperlukan metode-metode ilmiah seperti ekonometrika dan survei sebagai alat bukti dalam peradilan semacam ini, sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya.

Pada momen itu, Anies senyum-senyum dan manggut-manggut.

"Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon," kata Arsul dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).

"Menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi atau mengarahkan secara paksa pilihan pemilih," ujar dia.

Senyum Anies pun lenyap.

Setelahnya, ia berdiskusi dengan Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024.

Ketika itu, Arsul lanjut menyinggung bahwa pemilu, menurut Mahkamah, memang bukan kompetisi yang seimbang.

Sebab, akan selalu ada kandidat yang diuntungkan dengan status sebagai petahana, atau kandidat-kandidat yang citranya melekat dengan petahana.

Keduanya bercakap-cakap sekitar 30 detik lebih terkait catatan tulisan tangan yang ditorehkan Anies di atas buku catatannya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion""