Jelang Putusan MK, Akademisi Unair Soroti Intervensi Aparat dan Politisi Bansos di Pilpres 2024

SURYA.co.id, SURABAYA - Putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024), menyedot banyak perhatian masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi di Surabaya.

Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, menyebut dalam perkara Pilpres 2024 di MK, sudah terang duduk perkaranya.

Airlangga mengatakan apakah benar saat Pilpres 2024 ada intervensi aparat dan politisasi bansos sesuai bukti dan fakta hukum.

Jika benar, maka telah terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara, dan rujukan tertinggi hukum di Indonesia yakni sila ke-4 Pancasila.

"Perhatikan baik-baik sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik," paparnya.

Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, lanjutnya, ini yang disebut sebagai kemerdekaan yang bebas dari dominasi.

Hanya dengan itulah suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan.

"Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan," tegasnya.

Dijadwalkan, MK akan memutus sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April besok.

Perkara ini dimohonkan oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (01) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).