Jawaban Hasto Kristiyanto saat Diminta Info Keberadaan Harun Masiku, Balik Tantang KPK Ungkap Ini

SURYA.CO.ID - Inilah jawaban Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditanya keberadaan Harun Masiku, buronan kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan Harun Masiku kembali dipertanyakan setelah Hasto Kristiyanto mengaku diintimidasi karena mempersoalkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat, saya sendiri berkali-kali diintimidasi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang", Sabtu (30/3/2024).

Hasto membeberkan, ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku.

Hasto sempat beberapa kali dipanggil KPK terkait kasus tersebut.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Kena Sentil Balik Imbas Sebut PDIP Khilaf Calonkan Gibran, Disebut Berjiwa Kerdil

"Kalau saya ini sudah (diintimidasi) pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan," ujar Hasto.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

"Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap," ujar Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Ali menegaskan, langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum.

Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Lantas, apakah KPK akan kembali memanggil Hasto dalam kasus Harun Masiku?

"Bila penyidik nanti membutuhkan kembali sebagai saksi, pasti juga dipanggil kembali," jawab Ali.

Lalu, bagaimana tanggapan Hasto? 

Tak mau menjawab soal Harun Masiku, Hasto justru meminta KPK mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana prakerja sekitar Rp 70 triliun, yang ramai pada 2020 silam.

"Berbagai penyalahgunaan penggunaan anggaran, ada dana pra kerja yang jumlahnya yang saya dapat info sekitar Rp 70 triliun, kejahatan perbankan," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).