Rekam Jejak Bambang Widjojanto yang Buat Iba Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres, Reaksinya Diskak

SURYA.CO.ID I JAKARTA - Inilah rekam jejak Bambang Widjojanto, tim hukum nasional paslon nomor urut 2 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang membuat iba hakim mahkamah konstitusi (MK). 

Rasa iba hakim MK itu terlihat saat Bambang Widjojanto membacakan resume gugatan dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Mulanya ketua mejelis hakim,  Suhartoyo menanyakan berapa orang yang akan menjadi juru bicara Timnas AMIN dalam sidang perdana sengeketa Pilpres 2024 di MK.

"Siapa juru bicara hari ini," tanya Suhartoyo.

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir pun meminta izin akan membacakan resume secara bergantian.

Baca juga: Biodata 8 Menteri Jokowi yang Dituding Tim AMIN Terlibat Memenangkan Prabowo-Gibran saat Sidang MK

Kemudian diungkapkan Suhartoyo bahwa hanya dua orang yang diperbolehkan. Juru bicara termasuk pembacaan pokok permohonan.

"Mohon izin yang boleh kalau boleh cukup banyak (Perwakilan) karena lagi puasa," jawab Ari.

"Nanti akan kami perlakuan sama jika permohonan seperti itu," jawab Suhartoyo.

Kemudian Ari membacakan pokok permohonan dari Timnas AMIN terkait gugatan di Pilpres 2024.

Setelah cukup lama berbicara, Ari digantikan dengan Tim Hukum Timnas AMIN Bambang Widjojanto.

Lalu setelah Bambang Widjojanto cukup lama membacakan pokok permohonan. Majelis hakim Suhartoyo merasa iba dengan Bambang Widjojanto yang terus berbicara saat sedang berpuasa.

"Sebentar Pak Bambang. Kalau sekiranya capek majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa. Mungkin bisa ditambah satu (Pembicara) biar nanti kita perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain," tanya Suhartoyo.

"Baik majelis. Memang lelah majelis tapi apa artinya kelelahan karena kami harus menegakan aturan demokrasi seluruhnya," jawab Bambang.

Reaksi Bambang ini langsung diskak Suhartoyo.

"Penambahan itu saja yang direspon, jangan yang lain," tegas Suhartoyo.

Dalam resume yang dibacakan Bambang, timnas AMIN menuding ada 8 menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Bambang Widjojanto mengungkapkan, sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat lainnya.

Salah satu menteri yang disebut Bambang adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

"Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika," ujar Bambang.

Bambang juga menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dituding memberikan dukungan kepada Prabowo paslon nomor 2 diberbagai media dan platform media sosial.

"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi kampanye gibran di Papua pada hari Jumat 26 Januari, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02," tutur Bambang.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga dituding ikut memenangkan Prabowo-Gibran.

Menteri BUMN Erick Thohir dikatakan Bambang tidak pernah melakukan cuti ataupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye.

Bambang juga menyebut nama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," ucap Bambang.

Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga dikatakan Bambang ikut mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan

Lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi  juga ikut dicatut.

"Menkominfo yang juga ketua umum Projo Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02," tutur Bambang.

Terakhir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang disebut Bambang juga melakukan penggalangan dukungan

"Wakil menteri Agraria Raja Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran," ujarnya.

Siapa Bambang Widjojanto?

Melansir dari Wikipedia, Bambang Widjojanto lahir 18 Oktober 1959.

Ia adalah seorang pengacara Indonesia. Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.

Bambang Widjojanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Bambang Widjojanto meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award.

Bambang Widjojanto adalah alumnus Universitas Jayabaya tahun 1984.

Pada 23 Januari 2015, Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010.

Ia dikenakan dengan Pasal 242 juncto pasal 55 KUHP.

Meskipun menurut Polri, penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan penetapan Komjen Pol.Budi Gunawan (calon tunggal Kapolri) sebagai tersangka oleh KPK, tetapi asumsi publik yang terbangun adalah Cicak versus Buaya jilid 2.

Hal ini didasari keyakinan publik karena sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan yang diusung sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian oleh KPK.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Komjen BG sejak lama sudah mendapatkan catatan merah dari KPK.

Belakangan, Bambang Widjojanto yang terkenal karena kiprahnya sebagai aktivis antikorupsi justru menjadi pengacara untuk tersangka korupsi yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993).

Bambang Widjojanto bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000.

Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Bambang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasihat Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi.

Dia bahkan aktif dalam berbagai aktivitas Yayasan Tifa dan Kontras. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu).

Bambang Widjojanto kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Karier:

• Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, 1995-2000.
• Ketua dewan pengurus LBH Jakarta
• Panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
• Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi).
• Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi (MK).
• Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge.
• Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu.
• Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
• Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
• Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW).
• Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
• Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Saat Hakim MK Iba dengan Bambang Widjojanto Bacakan Pokok Permohonan Cukup Lama karena Sedang Puasa

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id