IMBAS Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo: Benarkah Nasdem Gabung Pemerintah dan Hak Angket Gembos?

Sikap tersebut berbanding terbalik dengan capres-cawapres yang diusungnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Anies dan Muhaimin telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ray menganggap sikap NasDem itu menjadi pertanda awal mundurnya partai pengusung Anies-Muhaimin dari usulan hak angket.

“Hal yang sama juga akan terjadi pada hak angket. Dengan hak angket sendirinya mereka (NasDem) akan mundur. Hanya tidak drastis mundurnya akan secara perlahan,” kata Ray dihubungi Kamis (21/3/2024).

Meski belum bergulir, menurut Ray, hak angket DPR sudah terlebih dulu gembos.

“Belum satu hari (Pengumuman hasil Pemilu 2024) sudah gembos,” ucapnya.

Gembosnya hak angket tak hanya datang dari Nasdem. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini gabung  TPN Ganjar-Mahfud juga belum menentukan sikap tentang hak angket. 

Anggota Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengatakan bahwa hingga kini partainya belum bersikap mengenai rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Dan sudah disepakati bahwa sikap akhir nanti mengenai angket itu akan disampaikan oleh Ketua Umum, Pak Mardiono," kata Abdullah ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Meski begitu, Abdullah menegaskan bahwa PPP menyadari hak angket sebagai hak konstitusional DPR.

Sebagai salah satu fraksi partai politik di DPR, PPP disebut juga memiliki hak untuk mengajukannya.

Namun, untuk sikap PPP apakah menyetujui atau tidak soal rencana hak angket, Abdullah belum bisa memastikannya.

"Tapi dapat kami tegaskan bahwa hak angket itu bagi PPP hari ini belum ada pembicaraan apalagi sikap," ujar dia.

Banyak pihak memprediksi sikap PPP sama dengan Nasdem yang akan mundur dari hak angket.