PDIP Jajaki Koalisi di Pilkada 2024, Ideologi Calon Gubernur Harus Jelas dan Paham Masyarakat Jatim

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) enggan terburu-buru menentukan langkah dan pilihan untuk Pilgub Jatim 2024. Untuk memimpin provinsi sebesar Jawa Timur, PDIP menegaskan butuh figur yang memiliki kompetensi kuat serta mampu memahami masyarakat secara utuh.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno saat dimintai tanggapan perihal persiapan Pilgub Jatim 2024. PDIP Jatim menjadi satu di antara parpol yang hingga saat ini belum memutuskan calon untuk diusung.

"Pada prinsipnya pilkada ini harus disusun untuk mencari pemimpin yang memenuhi harapan semua masyarakat Jatim. Maka perlu rancangan yang cermat agar membuahkan hasil yang baik," kata Untari kepada SURYA, Minggu (17/3/2024).

Untari menegaskan, untuk melakukan persiapan secara matang pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait Pemilu 2024. Sesuai tahapan, saat ini penyelenggara Pemilu masih melangsungkan proses rekapitulasi suara di tingkat nasional sebelum memutuskan hasil Pileg.

Sembari menunggu hasil, PDIP Jatim juga mulai melakukan komunikasi atau penjajakan terhadap parpol untuk membangun koalisi. Sebab, PDIP Jatim sadar belum bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi.

Adapun penjajakan dilakukan langsung oleh Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. "Jadi kami perlu membangun kerja sama politik dengan kawan-kawan parpol lain. Membuka komunikasi dengan parpol-parpol yang sejalan. Ketua kami sedang membangun itu," jelas Untari yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jatim.

Terkait tokoh yang berpeluang diusung, Untari belum menjelaskan rinci. Hanya saja ia menyebut bakal mengusung tokoh dengan sejumlah kriteria.

Di antaranya memiliki ideologi yang jelas. "Dari segi Kompetensi, memahami masyarakat Jawa Timur, kerja gak pakai 'tingak-tinguk' (mencari-cari) karena sudah kenal dengan masyarakat Jawa Timur," ungkap Untari.

Sementara dalam penjelasan beberapa waktu lalu, Untari menyebut juga akan melakukan survey terlebih dahulu di 38 kabupaten/kota untuk mengukur tokoh. "Semuanya kami akan survey. Kita akan lempar calon lalu siapa nanti yang akan dipilih. Tetapi itu nanti," ujar Untari awal Maret lalu. ****