Sosok Jojo Rohi yang Sebut Ada Operasi Senyap Porak-porandakan Kubu 01 dan 03, Eks Aktivis Surabaya

SURYA.co.id - Sosok Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rehi, jadi sorotan karena penyataannya terkait hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Mantan aktivis mahasiswa di Surabaya itu membaca adanya operasi senyap untuk memporak-porandakan kubu 01 dan 03 di parlemen.

Rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (3/5/2024) yang antiklimaks menjadi sumber penelaahannya.

Seperti diketahui, paripurna usai masa reses itu menjadi ajang sejumlah fraksi menyerukan pengguliran hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Sosok Aiman Witjaksono yang Bikin Kesal Pakar Hukum saat Diskusi Hak Angket Kecurangan Pilpres

Namun, ternyata, hanya tiga partai yang berani bersuara lantang.

Mereka adalah PDIP dari kubu Ganjar-Mahfud dan PKS serta PKB dari kubu AMIN.

Jojo Rohi melihat wacana hak angket tidak benar-benar solid.

“Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 01 dan 03,” kata Jojo, Rabu (6/3/2024), melansir dari Tribunnews.

Manurut Jojo, Presiden Jokowi pun tidak akan tinggal diam dan mengusahakan agar inisiasi hak angket tak berjalan mulus.

Secara spesifik, menurut Jojo, pemecahbelahan partai yang berpotensi menyuarakan hak angket akan menyasar partai yang masih ketar-ketir akan rekapitulasi suara.

Seperti diketahui, PPP masih belum aman soal lolos ambang batas parlemen berdasarkan quick count ataupun hitung sementara KPU.

"Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03.

Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman” kata Jojo.

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres: PDIP Masih Menunggu, PKS Belum Memutuskan, Peneliti Meragukan

Selain ambang batas parlemen, kata Jojo, soal tawaran posisi menteri di kabinet juga jadi angin surga yang sedikit banyak menggoyahkan iman para elite partai pengambil keputusan.

“Dan jangan lupa, proses hak angket juga akan menguras energi politik sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat.