Belum Diajukan, Hak Angket Kecurangan Pilpres Mulai Gembos, PPP Anggap Tak Perlu, PKB: Ramai di Luar

"Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya kan," kata Habib Aboe di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Aboe mengatakan, partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen.

Kendati demikian, PKS menunggu sikap PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR.

"Kita tunggu lokomotifnya ya, bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian, untuk menbenahi situasi yang ada saat ini," tandas dia.

Di bagian lain, Partai Demokrat menegaskan dorongan hak angket di DPR RI mengenai dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK).

"Soal hak angket, pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Andi menyarakan agar pihak-pihak yang merasa bahwa Pilpres 2024 diduga berlangsung curang, agar diselesaikan melalui MK.

Untuk itu, ia juga menyarankan agar pihak-pihak tersebut sebisa mungkin menyertakan bukti-bukti yang cukup.

"Jadi kalau ada masalah-masalah tentang anggapan kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup, bukan ditarik ke ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket," imbuh dia.

Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak serta partai politik (parpol) pengusung capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 melalui forum di DPR RI.

Ajakan itu pun disambut baik oleh Anies yang menyebutkan bahwa tiga parpol pengusungnya siap untuk merealisasikan wacana itu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR"

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id